Fajarasia.id – Program Indonesia Pintar (PIP) kembali menunjukkan peran pentingnya dalam menjamin keberlanjutan pendidikan anak-anak di Papua Barat. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mencatat, sepanjang 2025 sebanyak 36.879 siswa di provinsi tersebut telah menerima bantuan dengan total nilai mencapai Rp26,66 miliar.
Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, menyebut penyaluran beasiswa ini sebagai instrumen strategis pemerintah untuk memastikan tidak ada anak Papua yang putus sekolah karena keterbatasan biaya. “PIP bukan sekadar bantuan tunai pendidikan, tetapi wujud kehadiran negara,” ujarnya di Manokwari, Rabu.
Rincian Penyaluran
- SD: 19.487 siswa, Rp7,82 miliar
- SMP: 9.118 siswa, Rp5,60 miliar
- SMA: 6.006 siswa, Rp9,70 miliar
- SMK: 2.268 siswa, Rp3,53 miliar
Filep menekankan dominasi penerima dari jenjang SD menunjukkan fokus pemerintah memperkuat fondasi pendidikan dasar. Hal ini diharapkan mampu menekan angka putus sekolah sejak dini dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua Barat di masa depan.
Menurut Filep, jenjang SMP menjadi fase krusial karena banyak siswa menghadapi risiko putus sekolah akibat faktor ekonomi maupun jarak tempuh. Sementara itu, alokasi untuk SMA dan SMK diarahkan agar siswa konsisten menyelesaikan pendidikan menengah serta siap memasuki dunia kerja dengan keterampilan vokasi yang mumpuni.
“Penyaluran PIP untuk siswa SMK bertujuan mendukung pendidikan vokasi agar lulusan siap menjadi tenaga kerja lokal yang terampil dan berdaya saing,” tambahnya.
Meski realisasi PIP di Papua Barat cukup signifikan, jumlah penerima masih berada di bawah provinsi lain di kawasan timur Indonesia. Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat 758.636 siswa dengan bantuan Rp545,34 miliar, sedangkan Nusa Tenggara Barat (NTB) menjangkau 470.957 siswa dengan nilai Rp312,93 miliar. Adapun Papua menerima Rp52,12 miliar untuk 67.293 siswa, dan Maluku Utara Rp69,65 miliar bagi 92.844 siswa.
Filep menegaskan, optimalisasi PIP tidak lepas dari dukungan pemerintah daerah dalam menyediakan data akurat sesuai dapodik serta pengawasan orang tua terhadap penggunaan dana. “Komite III DPD RI terus mendorong pengawasan dan evaluasi agar PIP memberi dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan, khususnya di Tanah Papua,” katanya.
