Perebutan Tahta Keraton Surakarta: Purbaya Deklarasi Raja, Tedjowulan Klaim Ad Interim

Perebutan Tahta Keraton Surakarta: Purbaya Deklarasi Raja, Tedjowulan Klaim Ad Interim

Fajarasia.id — Dinamika suksesi di Keraton Surakarta Hadiningrat kembali memanas pasca wafatnya Sri Susuhunan Pakubuwono XIII. Dua tokoh utama muncul dengan klaim berbeda: Gusti Purbaya menyatakan diri sebagai raja baru, sementara Tedjowulan menegaskan dirinya sebagai pemegang mandat sementara.

Dalam upacara menjelang pemakaman PB XIII di Imogiri, Yogyakarta, Gusti Purbaya secara resmi menyatakan naik tahta sebagai Pakubuwono XIV. Ia menyampaikan sumpah dalam bahasa Jawa, menyebut titah ayahandanya sebagai dasar pengangkatan dirinya.

Langkah tersebut mendapat dukungan dari sang kakak, GKR Timoer Rumbai Kusuma Dewayani, yang menyebut pengambilan sumpah di hadapan jenazah sebagai bentuk penghormatan dan kelanjutan tradisi Kasunanan.

Gusti Purbaya merupakan putra bungsu PB XIII dari pernikahan dengan GKR Pakubuwana. Ia disebut telah ditunjuk sebagai penerus sejak 2022, dalam peringatan Jumenengan PB XIII yang ke-18.

Namun, klaim tahta tidak berjalan mulus. KGPHPA Tedjowulan, Mahamenteri Keraton, menyatakan dirinya menjalankan fungsi raja sementara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 2017. Dalam SK tersebut, Tedjowulan ditetapkan sebagai pejabat tinggi yang berkoordinasi langsung dengan pemerintah.

“Saya tidak ingin keributan. Saya hanya menjalankan tugas sesuai aturan yang ada,” ujar Tedjowulan, yang juga merupakan adik tiri PB XIII.

Tedjowulan pernah dinobatkan sebagai Pakubuwono XIII oleh pendukungnya pada 2004, namun kemudian berdamai dengan PB XIII pada 2012 dan menerima posisi Mahamenteri.

Perselisihan ini menimbulkan pertanyaan besar: siapa yang sah menjadi pemimpin Keraton Surakarta? Di satu sisi, ada legitimasi adat dan penunjukan keluarga. Di sisi lain, ada dasar administratif dari pemerintah pusat.

Tedjowulan mengingatkan agar konflik tidak berlarut-larut, karena bisa membuka celah intervensi negara. “Kalau terus ribut, nanti malah diambil alih pemerintah. Kita mau apa?” tutupnya.

Situasi ini menjadi ujian besar bagi kelangsungan tradisi dan otoritas Keraton Surakarta di era modern. Publik menanti apakah akan ada rekonsiliasi atau babak baru dalam sejarah Kasunanan.****

Pos terkait