Fajarasia.co – Pemerintah masih mengkaji rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis pertalite dan solar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, para menteri terkait masih melakukan evaluasi.
Hal itu disampaikan Airlangga usai mengadiri rapat terbatas, di Istana Negara, Rabu (24/8). “Jadi terkait dengan evaluasi (BBM) masih dilakukan dalam 12 hari ini,” kata Airlangga.
Ia menyebut, laporan evaluasi tersebut akan diserahkan kepada Presiden dalam pekan ini. Minggu ini kami akan melaporkan kepada Bapak Presiden,” ujarnya.
Terkait pengumuman harga BBM subsidi naik, Menko Airlangga belum bisa memastikan. “Akan dilaporkan terlebih dahulu (ke Presiden),” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan tanggapannya terkait wacana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite. Kepala Negara mengungkapkan, pemerintah telah mengkalkulasi dan berhati-hati sebelum membuat keputusan.
“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi semuanya diputus secara hati-hati, dikalkulasikan,” kata Presiden usai memberikan pengarahan kepada KADIN se Indonesia, di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Selasa (23/8/2022).
Presiden menyebut, pemerintah juga harus menghitung dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi. Pasalnya, dampak tersebut juga akan merembet kepada daya beli masyarakat.
“Jangan sampai menurunkan daya beli rakyat. Menurunkan konsumsi rumah tangga,” ujarnya.
“Kemudian juga harus menghitung juga menaikkan inflasi yang tinggi, kemudian bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi. Semuanya ngitung, ngitung sebelum memutuskan,” tegas menegaskan.
Sebelumnya, pemerintah segera mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Menurut Menko Luhut, Presiden kemungkinan akan mengumumkan kenaikan harga bahan subsidi BBM Pertalite dan Solar pada pekan ini. Harga BBM Subsidi Yang Saat Ini Sudah Kelelahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp502 triliun.****
