Pemerintah Masih Kaji Skenario Kenaikan Harga BBM

Pemerintah Masih Kaji Skenario Kenaikan Harga BBM

Fajarasia.co – Pemerintah masih menyusun skema penyesuaian harga untuk mengurangi beban subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM). Hal itu disampaikan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, terkait tingginya harga minyak mentah dunia.

“Pemerintah masih menghitung beberapa skenario penyesuaian subsidi BBM,” kata Luhut kepada wartawan, Senin(22/8/2022). Lebih jauh Menko mengungkapkan, kesenjangan antara harga keekonomian dan harga subsidi Pertalite dan Solar sudah sangat jauh.

Saat ini, APBN menanggung subsidi dan kompensasi energi hingga mencapai Rp502 triliun. Tanpa penyesuaian kebijakan, nilainya bisa membengkak hingga lebih dari Rp550 triliun pada akhir tahun.

“Jika subsidi dan kompensasi dikurangi, kami harus memperhatikan dampaknya kepada masyarakat,” ujar Luhut. Namun, dia menegaskan harga BBM di Indonesia masih relatif lebih murah ketimbang mayoritas negara di dunia.

Menko menambahkan pemerintah pun tengah melakukan simulasi skenario pembatasan volume. “Kami akan terus mendorong penggunaan aplikasi MyPertamina untuk mendapatkan data yang akurat sebelum pembatasan diterapkan,” katanya.

Namun demikian, Luhut memastikan pemerintah akan memperhitungkan rencana ini dengan sangat hati-hati. Perubahan kebijakan subsidi dan kompensasi energi nantinya perlu mempertimbangkan beberapa faktor.

“Di antaranya tingkat inflasi, kondisi fiskal dan pemulihan ekonomi,” ucapnya. Hal tersebut sangat penting untuk tetap menjaga stabilitas negara di tengah ketidakpastian global.

“Anggaran subsidi dan kompensasi energi nantinya dapat dialihkan untuk sektor lain yang lebih membutuhkan,” ucap Luhut. Kemudian juga untuk masyarakat kurang mampu, lanjutnya.

Untuk mengurangi subsidi dan kompensasi energi, pemerintah juga akan melakukan berbagai langkah lainnya. Misalnya, percepatan penggunaan B40 (bahan bakar biodiesel) dan adopsi kendaraan listrik.

“Perlu diingat, keputusan akhir (kenaikan harga BBM) tetap di tangan Presiden,” kata Luhut menegaskan. Namun, lanjutnya, sebagai langkah awal perlu dipastikan pasokan Pertalite dan Solar tetap lancar distribusinya. *****

Pos terkait