Fajarasia.id — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kebijakan impor bahan bakar minyak (BBM) tahun 2026 akan diterapkan secara adil dan terbuka bagi seluruh badan usaha, baik milik negara maupun swasta.
Dalam keterangannya pada Sabtu (25/10), Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah telah menetapkan kuota impor BBM untuk tahun depan dengan prinsip kesetaraan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
“Kuota impor BBM sudah kami buka untuk semua badan usaha, tidak hanya milik pemerintah, tapi juga swasta. Ini bagian dari komitmen kami terhadap regulasi dan efisiensi pasar energi,” ujar Bahlil.
Ia menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk mendorong partisipasi sektor swasta dalam distribusi energi nasional, selama tetap mengikuti mekanisme bisnis yang sehat dan transparan.
“Porsi untuk swasta bahkan kami tingkatkan hingga 110 persen dibandingkan tahun 2024. Untuk urusan business-to-business, silakan diatur langsung dengan Pertamina,” tambahnya.
Meski memberikan ruang lebih luas bagi swasta, Bahlil memastikan bahwa posisi Pertamina sebagai pemain utama tetap terjaga. Ia menilai bahwa kebutuhan BBM dalam negeri tetap tinggi, sehingga tidak akan merugikan perusahaan pelat merah tersebut.
“Kalaupun BBM impor sudah masuk tapi belum diambil oleh swasta, saya yakin Pertamina tidak akan dirugikan. Karena kebutuhan tetap ada dan kuota tidak bertambah,” jelasnya.
Pemerintah juga menegaskan bahwa kebijakan kuota impor BBM tahun 2026 akan diberlakukan secara setara bagi seluruh perusahaan yang patuh terhadap aturan.
“Siapa pun yang ingin berpartisipasi, selama taat aturan, akan diperlakukan sama,” tutup Bahlil.***
