Fajarasia.id – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyelenggarakan perhelatan pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dua Tahunan untuk Ekonomi Global yang Berkelanjutan, Inklusif, dan Tangguh untuk membahas reformasi sistem keuangan internasional dalam rangka mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goal/SDG).
KTT tersebut, yang pertama kali diusulkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres dalam laporan “Our Common Agenda” tahun 2021, diadakan selama Pekan Tingkat Tinggi sesi ke-80 Majelis Umum PBB di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat, Rabu (24/9).
Dengan kekurangan dana sebesar lebih dari 4 triliun dolar AS (1 dolar AS = Rp16.680) dalam pendanaan SDG yang masih belum terpenuhi, “KTT ini menawarkan rekomendasi yang jelas tentang reformasi keuangan internasional, termasuk memberikan suara yang lebih besar bagi negara-negara berkembang dalam lembaga keuangan internasional,” kata Presiden Majelis Umum PBB Annalena Baerbock pada KTT tersebut.
“Kenyataannya adalah, tanpa reformasi mendalam pada lembaga keuangan, dan kecuali jika kita mengatasi perangkap utang yang kejam ini, kita tidak akan pernah mencapai SDG,” kata Baerbock.
Dalam pidato pembukaannya, Guterres memvisualisasikan KTT ini sebagai platform untuk menghadirkan koherensi, ambisi, dan induksi inklusif ke dalam percakapan keuangan global. “Kami juga memahami bahwa arsitektur keuangan internasional saat ini membutuhkan reformasi untuk merespons situasi dunia saat ini serta skala dan kompleksitas tantangannya.”
Keterbatasan sumber daya publik dan sistem yang berat sebelah menuntut adanya reformasi. “Ada bias yang sangat mencolok terhadap kepentingan negara-negara berkembang,” ujar sekjen PBB itu.
Presiden Dewan Ekonomi dan Sosial PBB Lok Bahadur Thapa mengatakan bahwa KTT tersebut dirancang untuk memperkuat hubungan sistemis antara PBB dan lembaga-lembaga keuangan internasional.
Gesekan dalam aktivitas perdagangan baru-baru ini telah mengikis kepercayaan terhadap sistem perdagangan multilateral, dan “tugas kita adalah memulihkan kepercayaan tersebut … Ini juga berarti memastikan adanya reformasi yang bersifat inklusif, adil, dan sah,” ujar Thapa.
Lembaga keuangan internasional, termasuk Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, dan bank-bank regional, bergabung dengan negara-negara anggota PBB pada Rabu untuk membahas dan mengatasi berbagai tantangan serius yang dihadapi pembiayaan pembangunan.
Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva berpendapat sistem ekonomi global sedang diatur ulang dalam berbagai aspek, dan menambahkan bahwa IMF akan “terus memainkan peran yang sangat konstruktif dan memberikan dukungan finansial kepada anggotanya, terutama negara-negara berpenghasilan rendah.”
“Sistem perdagangan membutuhkan reformasi mendalam,” kata Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala. “Kita harus memanfaatkan sumber-sumber daya yang terbatas secara lebih efektif,” imbuhnya.
“Suara Afrika terlalu kecil pengaruhnya dalam membentuk tata kelola ekonomi global. Saat ini, KTT ini menyediakan platform inklusif di mana prioritas dan kebutuhan negara-negara Afrika dapat didengar dan diwujudkan menjadi aksi global,” tutur Ketua Komisi Uni Afrika Ali Youssouf. “Kebutuhan pendanaan untuk Afrika sangat besar.”.****
