Oleh: Erwn Syahputra Siregar
Sejarah konflik Israel-Palestina bukan sekadar perselisihan teritorial, melainkan kisah panjang pembersihan etnis yang direncanakan sejak awal oleh gerakan Zionis. Dari Kongres Zionis Pertama tahun 1897 hingga tragedi Nakba 1948, pola yang muncul selalu sama: pengusiran, perampasan tanah, dan marginalisasi bangsa Arab Palestina.
Deklarasi Balfour 1917 menjadi titik balik yang memperlihatkan bagaimana kekuatan kolonial Barat, khususnya Inggris, berpihak pada proyek Zionis. Janji palsu kepada Sharif Makkah tentang negara Arab besar berubah menjadi pengkhianatan, sementara imigrasi Yahudi ke Palestina melonjak drastis.
Tragedi demi tragedi menandai abad ke-20: pembantaian Deir Yassin, Rencana Daleth, hingga pengusiran 800 ribu warga Palestina. Nakba bukan sekadar “malapetaka,” melainkan simbol hilangnya tanah air bagi jutaan orang. Naksa 1967 menambah luka dengan penguasaan Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem.
Perlawanan Palestina pun berevolusi. Dari gerakan ulama seperti Izzudin al-Qassam, lahir PLO di bawah Yasser Arafat, hingga Intifadah yang melahirkan Hamas. Semua menunjukkan bahwa rakyat Palestina tidak pernah menyerah meski menghadapi kekuatan militer yang jauh lebih besar.
Ironisnya, dunia internasional sering kali gagal menegakkan keadilan. Resolusi PBB 1947 yang membagi Palestina secara tidak adil, hingga perjanjian damai yang lebih banyak menguntungkan Israel, memperlihatkan bias sistem global terhadap rakyat Palestina.
Hari ini, sejarah panjang itu masih berlanjut. Penjajahan Israel bukan hanya soal tanah, tetapi juga soal identitas, hak hidup, dan martabat bangsa Palestina. Fakta bahwa sejak awal Zionis merencanakan pembersihan etnis Arab di Palestina harus menjadi pengingat bahwa perjuangan rakyat Palestina adalah perjuangan melawan kolonialisme modern.
Meski perundingan damai sempat berjalan pasca Intifada pertama, sejarah menunjukkan bahwa setiap peluang perdamaian selalu digagalkan oleh provokasi dan kebijakan ekspansionis Israel. Kunjungan Ariel Sharon ke Masjid Al-Aqsa pada September 2000 menjadi pemicu Intifada kedua yang lebih mematikan, menewaskan ribuan jiwa di kedua belah pihak.
Pemilu Palestina 2006 yang dimenangkan Hamas dengan suara mayoritas seharusnya menjadi momentum demokrasi, namun ditolak Israel dan Amerika Serikat. Pertikaian internal Hamas-Fatah pada 2007 semakin memecah Palestina, dengan Gaza dikuasai Hamas dan Tepi Barat di bawah Otoritas Palestina. Fragmentasi ini dimanfaatkan Israel untuk memperkuat blokade dan serangan militer.
Operasi Cast Lead 2008–2009, perang Gaza 2014, hingga pengusiran paksa di Sheikh Jarrah 2021 memperlihatkan pola berulang: Israel menggunakan kekuatan militer untuk menekan rakyat Palestina, sementara dunia internasional hanya mampu mengeluarkan resolusi tanpa daya paksa.
Kembalinya Benjamin Netanyahu pada 2022 dengan koalisi sayap kanan memperburuk keadaan. Ekspansi pemukiman ilegal, provokasi di Masjid Al-Aqsa, dan penahanan ribuan warga Palestina tanpa proses hukum menjadi bukti bahwa kebijakan Israel semakin jauh dari semangat perdamaian.
Puncaknya terjadi pada 7 Oktober 2023, ketika Hamas melancarkan Operasi Badai Al-Aqsa. Serangan itu memicu respons brutal Israel berupa bombardir paling mematikan sepanjang sejarah Gaza. Lebih dari 41.500 warga Gaza, mayoritas anak-anak, gugur. Infrastruktur sipil dihancurkan, akses terhadap listrik, air, makanan, dan komunikasi diputus. Dunia menyaksikan kejahatan perang dan genosida secara terang-terangan.
Sejarah panjang ini menunjukkan bahwa penjajahan Israel atas Palestina bukan sekadar konflik, melainkan proyek kolonialisme modern yang terus berlanjut. Setiap generasi Palestina mewarisi luka baru, sementara dunia internasional gagal menegakkan keadilan.
Palestina hari ini adalah simbol perlawanan terhadap penindasan global. Selama keadilan tidak ditegakkan, luka sejarah itu akan terus berdarah, dan perjuangan rakyat Palestina akan tetap menjadi suara nurani kemanusiaan.****
