Fajarasia.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan untuk melaporkan kondisi darurat alih fungsi lahan sawah yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Nusron mengungkapkan, sepanjang 2019 hingga 2024, Indonesia kehilangan sekitar 554 ribu hektar sawah akibat dialihfungsikan menjadi kawasan industri maupun perumahan. Kondisi ini, menurutnya, mengancam ketahanan pangan nasional.
“Kami melaporkan tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah di Indonesia. Sawah-sawah itu hilang, berubah menjadi kawasan industri maupun perumahan,” jelas Nusron.
Ia menegaskan, pengendalian alih fungsi lahan menjadi langkah penting untuk mewujudkan target swasembada pangan yang masuk dalam program Asta Cita Presiden Prabowo. Nusron menyebut, Presiden telah merestui langkah-langkah yang tengah disiapkan kementeriannya untuk mengatasi darurat lahan sawah.
Mengacu pada Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025–2030, syarat Lahan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) harus mencapai 87% dari total lahan baku sawah (LBS). Namun, Nusron menyoroti fakta di lapangan yang jauh dari target.
“Dalam RTRW provinsi, LP2B baru 67,8 persen. Bahkan di RTRW kabupaten/kota hanya 41 persen. Maka kami katakan, untuk kepentingan ketahanan pangan, kita sudah darurat RTRW dan perlu segera revisi,” tegasnya.
Langkah pengendalian ini diharapkan mampu menjaga keberlanjutan lahan pertanian sekaligus memperkuat fondasi swasembada pangan di era pemerintahan Prabowo.
