Fajarasia.id – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto untuk merampingkan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat efisiensi dan meningkatkan profesionalisme perusahaan milik negara.
Dalam pernyataan tertulis yang dirilis Selasa (21/10), Nevi menilai bahwa restrukturisasi BUMN sangat diperlukan agar entitas yang ada dapat lebih fokus pada sektor-sektor strategis dan memiliki daya saing di tingkat global. Ia menyoroti banyaknya BUMN yang memiliki fungsi serupa dan mengalami kerugian, sehingga penataan menjadi solusi untuk mengurangi beban fiskal negara.
“Sudah waktunya jumlah BUMN disederhanakan agar lebih terarah dan tidak saling tumpang tindih. Restrukturisasi ini penting untuk memperkuat tata kelola dan menjadikan BUMN lebih sehat secara finansial,” ujar Nevi.
Politikus asal Sumatera Barat II itu juga menekankan bahwa pengurangan jumlah BUMN harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab. Ia mengingatkan pemerintah agar mengantisipasi dampak sosial seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) dan hilangnya layanan publik, serta menyiapkan program pelatihan ulang bagi pekerja terdampak.
Nevi menambahkan bahwa proses penggabungan, likuidasi, atau konsolidasi BUMN harus dijalankan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ia menyebut Komisi VI DPR RI akan mengawasi ketat pelaksanaan kebijakan ini agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau penjualan aset negara secara tidak wajar.
Beberapa perusahaan yang disebut memerlukan perhatian khusus antara lain PT Kertas Leces, PT Industri Sandang Nusantara, dan PT Industri Gelas. Sementara itu, BUMN besar seperti Waskita Karya, Merpati, Biofarma, dan Krakatau Steel dinilai harus dikelola secara cermat karena memiliki peran penting dalam pelayanan publik dan pelaksanaan tugas negara.
