Fajarasia.id – Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf memberikan sejumlah nama ke KPK, untuk mengisi jabatan di Kementriannya. Penulusuran tersebut dilakukan agar tidak terjadi permasalahan di Kementrian Haji dan Umroh kedepannya.
“Tentu kami juga menyerahkan beberapa nama calon pejabat yang akan bergabung dengan Kementerian Haji untuk ditracking. Supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari di Kementerian Haji,” kata Mochammad Irfan digedung Merah Putih KPK, Jumat (3/10/2025).
Namun, gus Irfan tak mengungkap nama-nama yang diserahkan ke KPK. “Ada sekitar 200 (nama yang berikan ke KPK),” kata Gus Irfan
Gus Irfan menjelaskan, nama-nama tersebut berasal dari Dirjen PHU Kemenag, internal Badan Penyelenggara Haji dan perguruan tinggi. “Sebetulnya kebutuhannya lebih banyak dari itu, nanti yang lainnya akan kita ambilkan dari kementerian lembaga yang lain,” kata Gus Irfan.
Sementara itu, sekjend KPK Cahaya Harefa menegaskan bahwa KPK akan mendukung pelaksanaan haji agar menjadi lebih baik. Ditambah, KPK sedang menangani dugaan korupsi kuota haji pada anggaran 2023-2024.
“Dari pimpinan juga menyampaikan apa-apa yang sudah disampaikan untuk dibuat secara transparan dan akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan.
KPK juga menyampaikan bahwa KPK sudah pernah melakukan kajian-kajian, telaahan dan bahkan juga penyelidikan terkait dengan kegiatan haji ini. Harapannya ke depan proses terkait dengan kepengurusan dan pengelolaan jemaah haji kita ini makin hari makin lebih baik,” kata Cahya.****
