Fajarasia.id -Menteri Sosial Mensos), Saifullah Yusuf dan Staf Khusus Presiden, Angkie Yudistia membahas hak penyandang disabilitas. Mereka fokus pada perlunya kesekretariatan untuk organisasi penyandang disabilitas seperti Dewan Pengurus Pusat Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (DPP PPDI).
Adapun pertemuan keduanya merupakan tindak lanjut dari Pertemuan antara PPDI dengan Presiden sebelumnya. “Kami upayakan untuk kesekretariatan dari organisasi tersebut, sebagai dukungan terhadap penyandang disabilitas,” ucap Mensos keterangannya pers tertulis, Selasa (1/10/2024).
Angkie mengatakan, kesekretariatan ini akan membantu penyandang disabilitas berdiskusi dan berkontribusi pada kebijakan publik. Menurutnya inisiatif ini adalah langkah penting untuk mewujudkan Indonesia yang ramah bagi penyandang disabilitas.
Ia menekankan, pentingnya akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Pemerintah berupaya merekrut mereka di sektor formal, informal, serta BUMN.
“Ketersediaan lapangan pekerjaan saat ini lebih banyak yang formal dan gap nya tinggi sekali. Sehingga pemerintah melalui PP No. 70 tahun 2019 salah satunya adalah dengan merekrut penyandang disabilitas,” katanya.
Angkie menambahkan, pendidikan dan pengembangan keterampilan sangat penting untuk mendorong kemandirian penyandang disabilitas. “Ketersediaan lapangan pekerjaan harus diperluas untuk mendukung mereka,” ujarnya.
Mensos menegaskan, Kementerian Sosial (Kemensos) juga berkomitmen memperkuat program rehabilitasi dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Ini bertujuan agar mereka yang pelatihan vokasional dapat mandiri secara ekonomi.
Program-program ini, lanjutnya, mendukung visi pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang lebih inklusif. Keterlibatan sektor swasta juga penting untuk akses lapangan kerja bagi penyandang disabilitas.***
