Fajarasia.id – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Jepang merupakan mitra penting bagi Indonesia dalam memperkuat tata kelola hukum, birokrasi, serta pembaruan sistem pemerintahan.
Pernyataan tersebut disampaikan Yusril dalam pertemuan dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) di Tokyo, Jepang, pada Senin (17/11). Menurutnya, Jepang memiliki pengalaman panjang dalam membangun sistem hukum modern dan birokrasi yang efisien, yang relevan dengan agenda reformasi hukum dan kelembagaan di Indonesia.
“Pengalaman itu sangat relevan bagi Indonesia yang sedang mempercepat reformasi hukum dan kelembagaan,” ujar Yusril di Jakarta, Selasa (18/11).
Restrukturisasi Kelembagaan di Indonesia
Dalam kesempatan itu, Yusril juga memaparkan perkembangan restrukturisasi kelembagaan pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 139 dan 142 Tahun 2024. Restrukturisasi tersebut memisahkan fungsi Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian baru di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas, yakni:
- Kementerian Hukum
- Kementerian HAM
- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
“Kemenko Kumham Imipas memiliki mandat untuk memastikan sinkronisasi dan integrasi kebijakan lintas kementerian sesuai arah pembangunan nasional,” jelasnya.
Bentuk Kerja Sama dengan Jepang
Dalam pembahasan dengan JICA, Yusril menyampaikan harapan agar kerja sama teknis ke depan dapat mencakup ketiga kementerian baru tersebut. Bentuk kerja sama yang dibahas meliputi:
- Penguatan kapasitas aparatur
- Program pelatihan
- Pertukaran keahlian
- Penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) untuk memperkuat kerangka kolaborasi
Selain JICA, Yusril juga melakukan pertemuan dengan Japan Patent Office (JPO) dan Menteri Kehakiman Jepang. Pertemuan bilateral ini membahas sejumlah isu strategis, termasuk kerja sama di bidang hak kekayaan intelektual, dukungan keanggotaan Indonesia di OECD, serta agenda reformasi kepolisian.
Memperkuat Hubungan Bilateral
Kunjungan Menko Yusril ke Tokyo menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat hubungan bilateral dengan Jepang, khususnya di sektor hukum dan tata kelola pemerintahan. Hubungan kerja sama kedua negara sendiri telah terjalin hampir delapan dekade sejak Indonesia merdeka.****
