Fajarasia.id – Komisi II DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) tentang Evaluasi Pembentukan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Empat Daerah Otonom Baru (DOB) di Tanah Papua. Ini untuk mengawal proses implementasi pembentukan yang transparan dan akuntabel.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan setuju atas pembentukan panja tersebut. Mengingat, diperlukan langkah spesifik untuk bisa merampungkan kendala di lapangan.
“Sangat setuju sekali. Karena memang dari awal ini seusai dengan undang-undang, mitra kerja dari empat penjabat daerah otonomi baru adalah Komisi II dan dengan dibentuknya panitia kerja ini akan spesifik,” kata Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (20/3/2023).
Panja tersebut akan membahas secara spesifik berbagai persoalan sebagai implikasi dari pembentukan empat DOB di Tanah Papua. Yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat Daya, dan Provinsi Papua Tengah.
Sementara itu, Tito juga menyinggung sejumlah masalah yang kerap muncul sebagai implementasi dari pembentukan DOB. Di antaranya masalah penganggaran, ASN, hingga pembentukan DPR empat provinsi baru tersebut.
“Provinsi baru ini tentunya akan menambah jabatan-jabatan baru, termasuk juga peluang untuk dalam sistem politik yang baru. Adanya DPR Papua Selatan, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, yang juga akan menambah posisi baru dan akan memberikan check and balances yang lebih kuat di Papua,” ujarnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut ialah Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo, Pj. Gubernur Provinsi Papua Barat Paulus Waterpauw, Pj. Gubernur Provinsi Papua Selatan Apolo Safanpo. Termasuk Pj. Gubernur Provinsi Papua Tengah Ribka Haluk, Pj. Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo, dan Pj. Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad.
Sementara itu, Plh. Gubernur Provinsi Papua Muhammad Ridwan Rumasukun berhalangan hadir. Mengingat ada kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke tiga kabupaten di Papua.****
