Fajarasia.id – Sejumlah langkah penting terus dikebut pemerintah dalam menyiapkan transformasi digital pemerintahan melalui ‘government technology (GovTech)’. Hari ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar mengikuti rapat koordinasi.
Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Agenda rapat terkait koordinasi dan tindak lanjut GovTech.
“Hari ini pada rapat tindak lanjut ‘GovTech’ bersama para menteri dan kepala lembaga. Telah ada keputusan penting terkait referensi standar harga serta rekrutmen talenta digital,” ujar Menteri PANRB Anas saat di hubungi, Jumat (26/1/2024).
Menteri Anas menyampaikan bahwa referensi standar harga ini terkait talenta digital yang akan menjalankan ‘GovTech’. Dimana nantinya dioperasionalkan oleh BUMN Perum Peruri.
Referensi standar harga ini didasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Serta telah diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang nantinya akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.
Hal kedua yang dibahas dalam rapat ini adalah terkait pengintegrasian layanan kementerian dan lembaga pemilik sembilan layanan prioritas. Sembilan layanan prioritas tersebut adalah kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial.
Juga identitas digital berbasis data kependudukan, Satu Data Indonesia, dan transaksi keuangan. Serta integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga SIM online.
“Terkait Digital ID, identitas kependudukan digital akan diterapkan pada pemerintah daerah yang menjadi pilot project. Nantinya, Digital ID ini akan digunakan untuk masuk ke dalam Portal Nasional, baik pelayanan publik maupun administrasi pemerintahan,” kata Anas.
“Serta aplikasi SPBE prioritas lainnya, sehingga perlu peningkatan kapabilitas. Baik dari segi fitur dan kesiapan infrastruktur agar siap mengakomodasi jutaan user dalam satu waktu,” ucapnya.
Kementerian dan lembaga pemilik sembilan layanan prioritas SPBE juga diminta untuk melakukan percepatan penugasan dengan Peruri. Percepatan ini untuk menyepakati Solusi Tepat Guna serta menyusun penugasan Peruri.
“Pertemuan ini juga membahas kesiapan kementerian dan lembaga terkait dalam pengintegrasian. Juga laporan dari Kementerian BUMN dan Peruri terkait dengan persiapan teknis untuk pembangunan GovTech,” ujar Menteri Anas.
Dalam kesempatan ini, Menteri Anas juga menyampaikan perlunya perkembangan dari kementerian dan lembaga pemilik layanan prioritas SPBE. Terkait konsolidasi dan keterpaduan layanan ke Portal Nasional.
Kementerian PANRB bersama Kemenkominfo serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas akan memastikan konsolidasi layanan. Serta tata kelola interoperabilitas data.
Kemudian, Kementerian BUMN akan melakukan percepatan transformasi Perum Peruri agar dapat menyiapkan ‘GovTech’ yang berkelas dunia. Dengan membentuk task-force di Peruri, rekrutmen ahli digital, serta penguatan strategi komunikasi kepada pemangku kepentingan dan juga masyarakat.
“Direncanakan minggu depan ada pertemuan lagi untuk membahas kemajuan dalam penyiapan ‘GovTech’ ini. Mudah-mudahan upaya pemerintah menghadirkan ‘GovTech’ ini berjalan baik sebagaimana target dan arahan Presiden Joko Widodo,” ucapnya.
Rapat ini diikuti oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian; Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin; Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh; Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Hinsa Siburian.****
