Fajarasia.id – Anggota DPR RI Anis Byarwati merespons turunnya angka Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK). Hal ini sebgaimana diumumkan oleh Bank Indonesia (BI) pada 10 September 2025 lalu.
Pada Agustus 2025, BI mencatat IKLK berada di bawah 100 atau tercatat sebanyak 93,2. Sehingga menjadikan IKLK empat bulan berutut-turut berada di area pesimis sejak Mei 2025.
“Menurunnya optimisme terhadap pekerjaan berpotensi menekan konsumsi rumah tangga. Karena masyarakat akan lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya,” kata Anis kepada Wartawan , Minggu (14/9/26).
Ia pun menyebut, jika kondisi ini berlanjut, dapat melemahkan permintaan domestik dan memperlambat pemulihan ekonomi nasional. Anies mengungkapkan, selain IKLK, BI juga mencatat terjadinya penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Agustus 2025.
IKK digunakan untuk mengukur tingkat optimisme atau pesimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan masa depan. BI menyebut IKK Agustus menurun ke level 117,2 dari sebelumnya 118,1 di bulan Juli.
“Meskipun masih di level optimis karena masih di atas 100, namun eksekutif perlu merespon terhadap penurunan IKK. Karena angka 117,2 adalah yang terendah sejak September 2022 atau hampir tiga tahun terakhir,” kata Legislator PKS itu.
Anggota Komisi XI DPR RI ini berpandangan, melemahnya Indeks Keyakinan Konsumen akan berdampak pada melemahnya konsumsi masyarakat. “Ini menjadi pekerjaan rumah bagi Menteri Keuangan yang baru,” katanya.
Ia lantas meminta Menkeu fokus mengupayakan peningkatan konsumsi masyarakat dan daya beli. Karena berdasarkan kajian, jika konsumsi meningkat disebut investasi akan otomatis bergerak.
Anis menyebut, Menkeu bisa saja mengeluarkan kebijakan yang mendorong naiknya daya beli masyarakat atau konsumsi. Salah satu solusinya adalah dengan menaikkan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP).
“Ide menaikan PTKP pada 2 tahun lalu PKS pernah menyampaikan, kebijakan ini berpotensi mendorong perekonomian dan menjaga daya beli masyarakat,” ucapnya. Pilihan kebijakan lainnya untuk menaikan optimisme konsumen adalah denhan beragam kebijakan fiskal ekspansif.
“Baik itu subsidi, pemotongan pajak. Atau pun cash transfer,” kata Anggota Badan Anggaran DPR RI itu.****
