Fajarasia.id – Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina meminta pemerintah segera menyiapkan skema pemulangan bagi lebih dari 58 ribu jemaah umrah Indonesia yang terdampak konflik di Timur Tengah. Ia menegaskan negara harus memberikan perlindungan maksimal agar jemaah tidak berada dalam ketidakpastian.
“Negara harus memastikan adanya skema pemulangan yang jelas, terukur, dan memiliki kepastian waktu. Jemaah tidak boleh dibiarkan berada dalam ketidakpastian akibat dinamika global,” ujar Selly.
Gangguan penerbangan internasional akibat eskalasi konflik membuat ribuan WNI berada dalam posisi rentan, baik dari sisi kepastian perjalanan, keamanan, maupun jaminan layanan. Pemerintah melalui KBRI Riyadh telah mengeluarkan imbauan resmi dan memastikan pemantauan intensif terhadap situasi.
Selly menekankan tiga aspek strategis yang perlu diperkuat:
- Perlindungan jemaah: protokol krisis terstruktur, skema pemulangan alternatif, dan jaminan logistik.
- Akuntabilitas penyelenggara umrah: kesiapan manajemen krisis agar jemaah tidak menanggung risiko global.
- Koordinasi lintas kementerian dan perwakilan luar negeri: memastikan respons cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada keselamatan WNI.
Ia juga mendorong pemerintah menyampaikan perkembangan situasi secara transparan dan berkala kepada publik serta keluarga jemaah, guna menghindari kecemasan berkepanjangan.
“Penyelenggaraan ibadah umrah tidak dapat dilepaskan dari dinamika geopolitik global. Karena itu, perlindungan jemaah harus menjadi prioritas,” tegas Selly.***
