Fajarasia.id – Konflik di Yaman kembali memanas sepanjang 2025. Di tengah gencatan senjata rapuh yang bertahan lebih dari tiga tahun, kini muncul perang baru di dalam kubu yang selama ini sama-sama menentang pemberontak Houthi. Retaknya aliansi antara pemerintah Yaman, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA) memperlihatkan betapa rapuhnya koalisi di kawasan tersebut.
Ketegangan bermula ketika Dewan Transisi Selatan (Southern Transitional Council/STC), kelompok separatis yang didukung UEA, merebut wilayah strategis Hadramawt dan Mahrah. Hadramawt dikenal sebagai provinsi terbesar sekaligus terkaya di Yaman, dengan cadangan minyak vital serta pelabuhan yang relatif aman dari serangan Houthi.
Langkah STC memicu reaksi keras dari Arab Saudi. Riyadh menilai ekspansi separatis itu mengancam stabilitas perbatasan selatan dan kepentingan strategis jangka panjang.
Ketegangan mencapai puncak pada Selasa, ketika koalisi militer pimpinan Saudi melancarkan serangan udara terhadap pengiriman senjata dan kendaraan tempur yang diduga dikirim UEA kepada STC. Abu Dhabi langsung membantah tudingan tersebut.
Sebagai respons, Dewan Kepresidenan Yaman membubarkan pakta pertahanan dengan UEA dan menetapkan status darurat nasional selama 90 hari. Saudi pun mendesak pasukan separatis mundur, namun STC menolak dan bersumpah mempertahankan wilayah yang telah direbut.
UEA kemudian mengumumkan penarikan pasukan dari Yaman. Meski begitu, seorang pejabat militer Yaman menyebut sekitar 15.000 pejuang yang didukung Saudi telah berkumpul di dekat perbatasan, menandakan potensi eskalasi lanjutan meski belum ada perintah serangan darat.
Pengamat menilai konflik ini berisiko besar meruntuhkan keseimbangan rapuh yang ada. “Konfrontasi ini berisiko menggagalkan gencatan senjata tiga setengah tahun yang rapuh di Yaman,” ujar April Longley Alley, peneliti senior Washington Institute, dikutip Associated Press.
Di balik manuver militer, STC dinilai tengah mengejar agenda politik jangka panjang. Kelompok yang dipimpin Aidaros Alzubidi itu disebut ingin memperkuat otonomi, bahkan membuka jalan bagi kemerdekaan Yaman Selatan, wilayah yang pernah berdiri sebagai negara sendiri hingga 1990.
“STC bertaruh bahwa jika Selatan dapat bersatu di bawah satu kepemimpinan, mereka bisa memanfaatkan pendapatan minyak dan gas serta menciptakan negara yang stabil,” tulis Gregory D. Johnsen dari Arab Gulf States Institute.
Bagi Saudi, Hadramawt bukan sekadar wilayah kaya sumber daya. Provinsi ini memiliki ikatan historis dan ekonomi kuat dengan kerajaan. “Jika saya adalah Arab Saudi, saya tidak akan bisa tidur nyenyak jika kehilangan Hadramawt,” kata Farea al-Muslimi, peneliti Chatham House.
Namun, pengalaman hampir satu dekade menghadapi Houthi menunjukkan keterbatasan intervensi militer Saudi. Para analis menilai serangan udara saja tidak cukup. “Serangan udara tidak akan pernah membuat perbedaan signifikan tanpa perang darat,” tegas al-Muslimi.
Dengan sekutu yang kini saling berhadapan, konflik Yaman sepanjang 2025 bukan lagi sekadar pemerintah melawan Houthi. Perang ini juga menjadi ajang perebutan kekuasaan di antara pihak-pihak yang sebelumnya berada di sisi yang sama.
