KPK Tetapkan Mantan Pejabat Cukai Yogyakarta Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Mantan Pejabat Cukai Yogyakarta Tersangka TPPU

Fajarasia.id – KPK kembali menetapkan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Ia kembali ditetapkan menjadi tersangka setelah kasus yang menjerat sebelumnya terkait dugaan penerimaan gratifikasinya.

Hal itu dikonfirmasi oleh Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, dalam keterangannya, Kamis (18/4/2024). “Maka KPK tetapkan lagi yang bersangkutan dengan sangkaan TPPU,” katanya.

Ali menekankan, penetapan status tersangka TPPU ini di berikan setelah penyidik menemukan fakta baru dalam proses penyidikan. Yaitu, Eko diduga menyembunyikan dan menyamarkan usul harta kekayaanya.

“KPK menetapkan status Tersangka terhadap ED (pejabat Bea Cukai Kemenkeu RI) terkait penerimaan gratifikasi. Berikutnya atas dasar analisis lanjutan kemudian ditemukan fakta-fakta baru adanya dugaan menyembunyikan dan menyamarkan asal usul kepemilikan hartanya,” ujarnya.

Pengumpulan alat bukti termasuk penyitaan berbagai aset bernilai ekonomis telah dilaksanakan Tim Penyidik. Namun, Ali tak menjelaskan aset apa saja yang telah disita penyidik.

Terkait kasus gratifikasinya, KPK sendiri telah melimpahkan kasus tersebut ke tahap penuntutan. Dengan demikian, Eko segera diadili di meja hijau.

“Saat ini berkas perkara telah pada tahap penuntutan. Yaitu penerimaan Tersangka dan barang bukti oleh JPU,” kata Ali, Selasa (16/4/2024).

Kasus ini bermula karena ketidakwajaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Eko. “Penerimaan gratifikasi dari tersangka ED selaku pejabat di Dirjen Bea Cukai Kemenkeu RI diperkirakan mencapai Rp10 miliar,” ujarnya.

Dakwaan dan berkas perkara segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor dalam waktu 14 hari kerja. KPK duga ia menerima gratifikasi senilai Rp18 miliar.

Penerimaan gratifikasi belasan miliar rupiah itu diraup Eko selama 16 tahun, sejak 2007 hingga 2023. Ia menerima gratifikasi dari para pengusaha impor maupun Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), hingga dari pengusaha barang kena cukai.

Penerimaan aliran uang sebagai gratifikasi diterima Eko melalui transfer rekening bank dimulai pada 2009. Dengan menggunakan nama dari keluarga inti dan berbagai perusahaan yang terafiliasi dengan Eko.***

Pos terkait