Fajarasia.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa Wamenaker IEG terjaring operasi tangkap tangan. Hal ini ditegaskan KPK usai IEG membantah bahwa dirinya tidak terjaring OTT.
“Kegiatan tangkap tangan ini bermula dari laporan pengaduan masyarakat yangditerima KPK. Hal ini sekaligus sebagai bentuk kontribusi konkret dan dukungan publik dalam pemberantasan korupsi,” kata ketua KPK Setyo Budiyanto digedung Merah Putih KPK, Jumat (22/8/2025).
Setyo mengatakan, tim penindakan bergerak melakukan operasi senyap pada, Rabu dan Kamis (20-21 Agustus 2025). Kemudian, tim penindakan mengamankan IEG bersama 13 orang lainnya.
“Dari informasi yang dihimpun tersebut, pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 20-21 Agustus 2025. Tim KPK kemudian bergerak secara paralel di beberapa lokasi diwilayah Jakarta, dan mengamankan sejumlah 14 orang,” kata Setyo.
Sementara, IEG menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto. Permintaan maaf dilakukan IEG karena dirinya telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK terkait dugaan pemerasaan izin K3.
“Pertama saya meminta maaf kepada presiden pak Prabowo, Kedua saya minta maaf kepada anak dan istri saya. Ketiga saya minta maaf terhadap Rakyat Indonesia,” kata IEG saat keluar dari gedung KPK, Jumat (22/8/2025).
IEG mengaku bahwa dirinya tidak terjaring operasi senyap yang dilakukan KPK. IEG juga menyangkal sangkaan dari KPK soal dugaan pemerasaan.
“Saya juga ingin mengklarifikasi bahwa saya tidak di OTT. Kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi diluar tidak menjadi narasi yang kotor memberatkan saya,” kata IEG.
KPK resmi menahan Wamenaker IEG sebagai tersangka. IEG ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan korupsi pemerasaan pengurusan izin sertifikasi K3.
“KPK selanjutnya melakukan pemeriksaan intensif dan telah menemukansekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup. KPK kemudian menaikkanperkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagaitersangka,” kata ketua KPK Setyo Budiyanto digedung Merah Putih KPK, Jumat (22/8/2025).
IEG ditetapkan sebagai tersangka bersama 10 orang lainnya yang merupakan pegawai Kemnaker. Mereka yaitu:
1. IBM selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2022-2025.
2. GAH selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi KompetensiKeselamatan Kerja tahun 2022 s.d. sekarang.
3. SB selaku Sub KoordinatorKeselamatan Kerja Dit. Bina K3 tahun 2020 s.d. 2025.
4.AK selaku SubKoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja tahun 2020 s.d.Sekarang.
5. FRZ selaku Dirjen Binwasnaker danK3 pada Maret 2025 s.d. Sekarang.
6. HS selaku Direktur BinaKelembagaan tahun 2021 s.d Februari 2025.
7.SKP selaku Subkoordinator
8. SUP selaku Koordinator
9. TEM selaku pihak PT KEMINDONESIA
10. MM selaku pihak PT KEMINDONESIA
KPK mengungkap bahwa para tersangka diduga memark up biaya pengurusan sertifikasi K3. “Tarif sertifikasi K3 sebesar Rp275.000, fakta di lapangan para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp6.000.000,” kata Setyo.
Setyo mengatakan, kasus pemerasaan ini telah berlangsung dari tahun 2019. Bahkan, menurut perhitungan KPK jumlah dugaan pemerasaan mencapai Rp81miliar.***
