Fajarasia.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan akan melakukan pengambilan sampel data dari sebagian stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Indonesia sebagai bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi proyek digitalisasi SPBU milik PT Pertamina (Persero) periode 2018–2023.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa sampling tersebut bertujuan untuk menelusuri keandalan perangkat elektronik yang digunakan dalam program digitalisasi, termasuk mesin electronic data capture (EDC) dan alat pengukur stok bahan bakar otomatis atau automatic tank gauge (ATG).
“Penyidik akan melakukan pengecekan terhadap mesin-mesin EDC yang tersebar di sekitar 15.000 SPBU di seluruh Indonesia,” ujar Budi saat dikonfirmasi, Sabtu (25/10).
Ia menjelaskan bahwa proyek digitalisasi tersebut merupakan satu paket pengadaan yang mencakup sistem pemantauan stok BBM dan transaksi elektronik di SPBU. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tersebut.
KPK sebelumnya telah menaikkan status kasus ini dari penyelidikan ke tahap penyidikan sejak September 2024. Sejumlah saksi telah diperiksa sejak Januari 2025, dan pada akhir bulan yang sama, KPK mengumumkan tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Pada Agustus 2025, KPK menyatakan bahwa proses penyidikan telah memasuki tahap akhir dan tengah menghitung potensi kerugian negara bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Salah satu tersangka yang disebut dalam kasus ini adalah Elvizar (EL), yang diketahui menjabat sebagai Direktur PT Pasifik Cipta Solusi (PCS) saat proyek digitalisasi SPBU berlangsung. Ia juga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan mesin EDC di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada periode 2020–2024.
KPK menegaskan akan terus mendalami kasus ini secara menyeluruh, termasuk melalui verifikasi lapangan terhadap perangkat yang digunakan di SPBU.*****
