Fajarasia.id – Pemerintah tengah mengebut program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih yang digadang menjadi motor penggerak ekonomi desa. Sebanyak 80 ribu koperasi desa ditargetkan beroperasi penuh pada Maret 2026, dengan dukungan regulasi dan pembiayaan baru yang lebih sederhana.
Awalnya, pembiayaan Kopdes dilakukan melalui bank-bank Himbara sesuai proposal koperasi, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 49 Tahun 2025. Namun mekanisme itu dinilai terlalu administratif sehingga memperlambat pencairan dana. Pemerintah kemudian mencabut aturan tersebut dan menyiapkan skema baru dengan plafon tetap Rp3 miliar per koperasi.
Skema Pembiayaan Baru
Dalam pola terbaru, Rp2,5 miliar dialokasikan untuk belanja modal seperti pembangunan gerai sembako, gudang logistik, klinik desa, apotek, hingga cold storage. Sementara Rp500 juta digunakan sebagai biaya operasional agar koperasi langsung bisa berjalan. Bantuan tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan komoditas atau infrastruktur sesuai kebutuhan, dengan pencairan non-tunai melalui Sistem Informasi dan Manajemen Kopdes Merah Putih (Simkopdes).
Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 menegaskan percepatan pembangunan fisik Kopdes, dengan dukungan Dana Desa hingga Rp40 triliun dari total pagu Rp60 triliun tahun 2026. Dana tersebut akan digunakan untuk cicilan Kopdes selama enam tahun ke depan. Total pembiayaan mencapai Rp240 triliun untuk 80 ribu koperasi.
Dampak Nyata di Desa
Sejumlah koperasi percontohan sudah menunjukkan hasil. Kopdes Panerusan Wetan di Banjarnegara, Jawa Tengah, misalnya, mampu meraih pendapatan Rp104,4 juta hanya dalam tiga bulan berkat produk unggulan gula semut dan kopi robusta. Sementara Kopdes Aeng Batu-Batu di Takalar, Sulawesi Selatan, telah mengoperasikan 10 gerai dengan omzet Rp400 juta sejak Juli 2025, serta berencana menambah usaha baru seperti pabrik es dan SPBUN untuk nelayan.
Tantangan Transparansi
Meski menjanjikan, program ini menghadapi tantangan besar. Ketergantungan pada Dana Desa berisiko membuat koperasi rapuh jika tidak dikelola produktif. Transparansi publik menjadi kunci agar dana benar-benar digunakan untuk usaha koperasi, bukan sekadar pelunasan cicilan. Pemerintah didorong untuk menampilkan data penerima, plafon pembiayaan, dan mitra offtaker secara terbuka.
Menuju Desa Mandiri
Kopdes Merah Putih diharapkan bukan hanya membangun fisik koperasi, tetapi juga menciptakan desa mandiri dengan pemerataan ekonomi hingga pelosok. Uji coba berbasis kinerja, misalnya melalui 1.000 koperasi percontohan, bisa menjadi tolok ukur sebelum program diperluas ke skala nasional.****
