Fajarasia.id – Komisi X DPR RI mendesak Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) memperhatikan kebutuhan tenaga perpustakaan. Abdul Fikri, Wakil Ketua Komisi X DPR, mengatakan hal itu masih memerlukan perhatian perpustakaan nasional.
“Hambatan dan masalah terbesar terkait dengan kepuasan staf perpustakaan. Kualifikasi pustakawan dinilai sebagai salah satu faktor terpenting dalam upaya membangun literasi masyarakat,” ujarnya , Kamis (12/1/2023). ).
Anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera menambahkan, pada tahun 2023 Perpustakaan Nasional RI harus lebih fokus pada program-program prioritas strategis nasional yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Ia mengakui capaian Perpustakaan Nasional RI selama tahun anggaran 2022.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando belakangan mengakui, kebijakan saat ini yang merespon kebutuhan pustakawan belum optimal. “Mengingat bertambahnya pustakawan, kami akan segera menyiapkan makalah penelitian agar bisa menjadi pedoman,” ujarnya.
Syarif menambahkan, penggunaan anggaran Perpustakaan Nasional RI pada tahun 2022 sebesar 98,41 persen dari total anggaran sebesar Rp660.304.500.000. Untuk tahun 2023, pihaknya telah menyusun strategi pencapaian pendapatan, salah satunya menetapkan target realisasi anggaran triwulanan. “Namun, kami akan terus melakukan pengkajian internal agar anggaran Perpusnas dapat digunakan dengan lebih baik,” katanya.
Sementara itu, fraksi PIDP Rano Karno mengatakan, kinerja Perpusnas saat ini luar biasa meski dengan anggaran yang relatif kecil. “Kita harus berjuang lagi untuk menambah anggaran agar perpustakaan bisa dibangun kembali di banyak tempat. Karena kalau menurut kami perpustakaan tidak diperlukan, negara ini akan mati,” ujarnya. Ia berharap gedung layanan perpustakaan daerah yang dibangun dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) ini dapat menjadi benda budaya yang mewakili kekhasan masing-masing daerah di Indonesia. Saat ini, pemerintah pusat membayar DAC fisik sub bidang perpustakaan ke provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dimana menunya adalah pembangunan gedung layanan perpustakaan.
Anggota Komisi X DPR RI Illiza Sa’aduddin Djamal membantu Perpusnas dalam menjalin dan mengkoordinasikan komunikasi dengan berbagai instansi, termasuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mengadvokasi peningkatan anggaran literasi. di lapangan
“Mediasi kepala perpustakaan nasional, khususnya terkait pustakawan, harus menjadi prioritas, apalagi karya ilmiah sudah siap. Harus segera dimulai, agar apa yang disampaikan mendapat dukungan dari Kementerian Keuangan”, tambahnya. Di sisi lain, Sofyan Tan, anggota Komisi X DPR, mengapresiasi prestasi Kepala Perpusnas dan jajarannya yang membawa kehidupan masyarakat lebih baik dan sejahtera melalui intervensi perpustakaan.
“Keberhasilan Perpusnas selama ini yang memadukan hobi membaca dengan mengejar kesuksesan di masa depan, menurut saya sangat positif,” katanya. ***
