Fajarasia.id – Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) untuk membahas rancangan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026. Rapat ini berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin (27/10/2025), meski masih dalam masa reses.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menjelaskan bahwa pelaksanaan rapat telah mendapat persetujuan dari pimpinan DPR melalui keputusan yang dikeluarkan pada 1 Oktober 2025. Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf serta Wakil Menteri Dahnil Anzar Simanjuntak.
“Rapat ini digelar dalam masa reses sesuai persetujuan pimpinan DPR untuk membahas BPIH 2026,” ujar Marwan.
Dalam rapat tersebut, Wamen Dahnil menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menurunkan biaya haji sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan pentingnya percepatan penyusunan rancangan BPIH sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan haji tahun depan.
“Fokus hari ini adalah menyusun rancangan BPIH. Arahan Presiden jelas, biaya harus diturunkan, dan kami akan berupaya maksimal,” kata Dahnil.
Anggota Komisi VIII DPR, Aprozi Alam, turut menyuarakan harapan agar BPIH 2026 dapat lebih terjangkau. Ia mendorong agar proses pelunasan biaya haji bisa dimulai lebih awal, idealnya pada Desember 2025, agar calon jemaah memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan administrasi keberangkatan.
“Tahun lalu biaya sebenarnya Rp96 juta, tapi setelah subsidi dari BPKH, jemaah hanya membayar sekitar Rp54 juta. Kami harap tahun depan bisa turun lagi sekitar Rp4,5 juta per jemaah,” ungkap Aprozi.
Ia juga menekankan pentingnya kesiapan Kemenhaj dalam melakukan rekrutmen petugas haji, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar proses pendaftaran dan pelunasan dapat berjalan lancar.
Rapat ini menjadi langkah awal dalam menyusun kebijakan haji yang lebih efisien dan berpihak kepada masyarakat, dengan harapan seluruh proses persiapan haji 2026 dapat selesai tepat waktu dan memberikan kemudahan bagi calon jemaah.(Ess)
