Fajarasia.id — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani, membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 dengan penekanan kuat terhadap pentingnya memperjuangkan suara rakyat sebagai mandat konstitusional.
Dalam pidatonya di Gedung DPR RI, Puan menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat yang dihimpun selama masa reses bukan sekadar masukan, melainkan bentuk kepercayaan yang harus dijawab dengan kerja nyata.
“Ketika kita turun langsung ke tengah masyarakat, kita merasakan betapa besar harapan mereka terhadap negara. Harapan akan kehidupan yang lebih adil, sejahtera, dan mudah diakses. Ini bukan sekadar aspirasi, tetapi amanah yang wajib kita perjuangkan,” ujar Puan.
Ia menekankan bahwa kebijakan publik yang ideal tidak cukup hanya dibahas di ruang sidang, tetapi harus berakar dari pemahaman mendalam terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat.“Kebijakan negara harus menjadi refleksi dari suara rakyat yang diperjuangkan melalui proses politik yang berintegritas,” tambahnya.
Sebagai Ketua DPR perempuan pertama, Puan menegaskan bahwa lembaga legislatif memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan setiap produk hukum berpihak pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.
Melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPR diharapkan mampu menjaga agar setiap kebijakan benar-benar berpihak pada kepentingan publik.
“Anggaran negara harus dikawal agar kembali kepada rakyat dalam bentuk manfaat nyata. Pengawasan harus dilakukan agar tidak ada penyimpangan yang merugikan masyarakat,” jelasnya.
Puan juga menyoroti pentingnya sinergi antara DPR dan Pemerintah dalam merumuskan kebijakan strategis yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Kita mengatur agar aparatur negara bekerja secara profesional dan menjaga integritas. Kita juga menetapkan regulasi yang menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan publik,” katanya.
Menutup pidatonya, Puan menegaskan bahwa setiap keputusan yang diambil DPR harus mencerminkan komitmen untuk memenuhi amanat rakyat, bukan sekadar memenuhi prosedur administratif.
“Kebijakan negara adalah wujud nyata dari komitmen kita untuk menjawab kepercayaan rakyat,” pungkasnya.****
