Fajarasia.co – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan, usulan penghapusan daya listrik 450 Volt Amphere (VA) menjadi pembahasan agenda besar peralihan energi. Selain itu, kebijakan tersebut juga untuk menyehatkan APBN.
“Kita harus keluar dari jebakan minyak bumi karena kita memiliki produksi listrik dalam negeri untuk menopang kebutuhan energi kita. Inilah ihwal yang melatarbelakangi agar kita beralih energi dari minyak bumi ke listrik,” kata Said dalam keterangan tertulis, Senin (19/9/2022).
Meski demikian, dia menyarankan pelanggan listrik 450 VA dialihkan ke 900 VA. Namun diperuntukan bagi 9,55 juta rumah tangga yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mungkin dikecualikan.
“Terhadap kelompok rumah tangga seperti ini tentu saja tidak mungkin kebutuhan listriknya dinaikkan dayanya ke 900 VA. Karena untuk makan saja mereka susah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, terdapat 14,75 juta rumah tangga berdaya listrik 450 VA yang tidak terdata dalam DTKS. Sehingga perlu diverifikasi faktual untuk mengetahui mana rumah tangga yang berhak dialihkan ke 900 VA atau tidak.
Kemudian terdapat pula 8,4 juta pelanggan listrik berdaya 900 VA terdata dalam DTKS dan 24,4 juta yang tak terdata dalam DTKS. Dengan demikian, diperlukan pula verifikasi faktual agar rumah tangga yang masuk golongan keluarga miskin bisa dicatat dalam DTKS.
“Jadi tetap mendapat subsidi daya listrik 900 VA, sedangkan yang mampu didorong untuk masuk ke 1.300 VA. BPS, Kementerian Sosial, PT PLN, dan pemerintah daerah harus bersinergi untuk membaharui dan mengintegrasi data,” ucapnya.
“BPS juga diharapkan melakukan percepatan registrasi sosial. Langkah bersama ini sangat penting agar akurasi program bansos sebagai kekuatan absorber makin akurat,” ujarnya.
Selain itu, Said mengatakan sektor transportasi yang menyerap 46 persen dari total konsumsi energi nasional juga harus menuju berpenggerak listrik. Begitu pula dengan sektor industri yang menyerap 31 persen konsumsi energi nasional.
Oleh karenanya, dia mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang menjadi pelopor penggunaan kendaraan dinas listrik. Di sisi lain, transformasi energi diharapkan mengubah beban subsidi dari minyak bumi ke listrik.
“Sehingga subsidi Solar, Pertalite, dan LPG 3 kilogram yang konsumsinya masing-masing 95 persen (1,69 juta kiloliter), 80 persen (15,89 juta kiloliter). Serta 68 persen dinikmati rumah tangga mampu bisa dialihkan agar lebih efisien dan tepat sasaran,” ucapnya.
“Anggarannya dapat dialokasikan kepada rumah tangga miskin mengakses energi listrik untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara LPG 3 kilogram dapat dikhususkan untuk pedagang keliling serta pelaku usaha mikro dan kecil,” katanya.****
