Fajarasia.id — Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan komitmennya dalam memperluas akses pembiayaan mikro perumahan. Langkah ini diambil guna mendukung penyediaan hunian yang sehat, layak, dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, menyampaikan bahwa pemerintah telah menyediakan berbagai skema pembiayaan, mulai dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), subsidi, hingga pembiayaan mikro yang disalurkan melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).
“Selain itu, tersedia juga Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus sektor perumahan yang ditujukan bagi pengembang, kontraktor, dan pelaku UMKM untuk mempercepat pembangunan rumah rakyat,” ujar Didyk dalam kegiatan di Surabaya, Selasa (21/10/2025).
Ia menambahkan bahwa sosialisasi terhadap program-program tersebut perlu terus diperluas agar masyarakat memahami kemudahan yang ditawarkan pemerintah dalam mewujudkan kepemilikan rumah.
Target Serapan Rumah Subsidi di Jawa Timur
Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Heru Pudyo Nugroho, mengungkapkan bahwa backlog perumahan di Jawa Timur saat ini mencapai sekitar 1,8 juta unit. Ia berharap sinergi antara pemerintah, pengembang, dan lembaga keuangan dapat mempercepat penyaluran rumah subsidi.
“Tahun ini, kuota rumah subsidi nasional mencapai 90 ribu unit, dan untuk Jawa Timur ditargetkan 25 ribu unit bisa terserap hingga akhir tahun,” jelas Heru.
Pembiayaan Mikro Capai Puluhan Ribu Keluarga
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT SMF, Bonai Subiakto, menyampaikan bahwa program pembiayaan mikro perumahan telah menjangkau berbagai daerah, termasuk Majalengka, Banten, Malang, dan kini Surabaya. Hingga September 2025, lebih dari 36 ribu keluarga telah terbantu melalui program ini, dan ditargetkan mencapai 50 ribu penerima manfaat pada akhir tahun.
“Rumah yang layak bukan hanya soal bangunan, tapi juga tentang kualitas hidup. Kami ingin masyarakat terbebas dari jeratan rentenir dan memiliki akses pembiayaan yang adil dan mudah,” tegas Bonai.****
