Fajarasia.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta seluruh instansi terkait berkoordinasi dalam mengendalikan harga beras di seluruh Indonesia. Di antaranya Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), dan Kementerian Pertanian (Kementan).
Menurut dia, masalah kenaikan beras tidak cukup dijawab dengan stok cukup.
“Masyarakat pasti bertanya kalau stok cukup kenapa harga tetap naik,” ujarnya, Selasa (20/2/2024).
Karena itu, lanjut Tomsi, pemerintah harus bisa menjawab pertanyaan beserta fakta yang dialami masyarakat.
Selain itu, Tomsi juga menyoroti pembatasan pembelian beras di sejumlah ritel modern. Menurut dia, hal ini semestinya menjadi perhatian seluruh instansi terkait.
“Ini semua harus dijawab dengan memastikan ketersediaan beras pada masyarakat,” ujarnya. Tomsi berharap semua pihak bekerja optimal dengan langkah-langkah konkret sehingga harga beras dapat lebih terkendali.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Tomsi menekankan agar ditetapkan target pencapaiannya. Sehingga seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama terhadap tujuan yang ingin dicapai dan jangka waktu yang dibutuhkan.
Kemudian, sebagai upaya menekan kenaikan harga beras, Tomsi meminta Bapanas segera menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah (GPM). “Di sini kepala daerah bisa membantu menyosialisasikan dan meyakinkan masyarakat bahwa stok beras pemerintah cukup,” ucapnya.****
