Fajarasia.id — Mantan Direktur Jenderal UNESCO, Irina Bokova, menyerukan agar Tiongkok terus memainkan peran sentral dalam mendorong kesetaraan gender di tingkat global. Pernyataan tersebut disampaikan menjelang Pertemuan Pemimpin Global tentang Perempuan yang berlangsung di Beijing pada 13–14 Oktober.
Dalam wawancara tertulis dengan kantor berita Xinhua, Bokova menekankan pentingnya mempertahankan komitmen terhadap kesetaraan gender di tengah tantangan global seperti krisis iklim, ketidakstabilan ekonomi, konflik, dan meningkatnya kesenjangan sosial.
“Kesetaraan gender adalah fondasi bagi masa depan yang adil dan berkelanjutan,” ujar Bokova, seraya menyoroti urgensi kolaborasi internasional dalam memperkuat peran perempuan di berbagai sektor.
Pertemuan tingkat tinggi ini sekaligus memperingati 30 tahun Konferensi Dunia tentang Perempuan tahun 1995, yang juga digelar di Beijing dan menghasilkan Deklarasi serta Platform Aksi Beijing—dokumen penting yang menjadi acuan global dalam pemberdayaan perempuan.
Sebagai peserta dalam konferensi bersejarah tersebut, Bokova mengenang momen itu sebagai titik balik dalam pengakuan terhadap peran perempuan dalam situasi konflik dan krisis. Ia menyebut bahwa konferensi tersebut membuka jalan bagi lahirnya Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tentang perempuan, perdamaian, dan keamanan pada tahun 2000.
Bokova juga mengapresiasi kemajuan Tiongkok dalam bidang kesetaraan gender, termasuk capaian signifikan dalam pendidikan tinggi dan pemberdayaan perempuan. Ia merujuk pada dokumen resmi berjudul China’s Achievements in Women’s Well-Rounded Development in the New Era, yang menunjukkan langkah konkret negara tersebut dalam mendukung hak-hak perempuan.
Namun, Bokova mengingatkan bahwa tantangan global masih besar. Ia mencatat bahwa sekitar 10 persen perempuan di dunia hidup dalam kemiskinan ekstrem, lebih dari 600 juta tinggal di wilayah konflik, dan banyak yang terdampak langsung oleh bencana iklim seperti banjir dan kekeringan.
Dengan latar belakang tersebut, Bokova berharap agar konferensi di Beijing dapat memperkuat kembali komitmen terhadap Platform Beijing dan Resolusi 1325, serta menegaskan pentingnya keterkaitan antara perempuan, perdamaian, dan keamanan.
“Saya percaya konferensi ini bertujuan untuk memperkuat solidaritas dan aksi nyata. Saya berharap Tiongkok terus menjadi pemimpin dalam berbagai bidang yang membutuhkan komitmen politik dan keberpihakan terhadap kesetaraan,” tutup Bokova.****
