Fajarasia.id – Bappenas membeberkan, peta jalan kebijakan transformasi digital Indonesia yang telah disusun lembaganya. Dalam kebijakan transformasi digital itu, terdapat garis-garis besar rincian kegiatan yang harus melalui pendidikan maupun pelatihan.
“Itu difokuskan pada bidang-bidang yang nanti akan merespons pada kebutuhan pasar kerja misalnya pelatihan di bidang programming. Kemudian software development atau data management system, information system teknology development, network infrastructure,” kata Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas Amich Alhumami , Lewat Rilisnya yang diteima Redaksi, Jumat (01/3/2024).
Pada bagian tersebut, Amich mengungkapkan, terdapat peran penting dari Kementerian Kominfo. Nantinya, kementerian tersebut bertanggung jawab pada penyiapan terhadap infrastruktur teknologi informasi.
“Kita masih menghadapi masalah kendala itu bagian dari isu ya tentang technology divide dan digital gap. Jadi ada ketimpangan teknologi di beberapa wilayah Indonesia yang kita sebut sebagai spot-spot belum ada koneksi internet,” ucapnya.
Kemenkominfo mengakui, banyak masyarakat Indonesia yang keluar negeri untuk mengambil pendidikan jurusan-jurusan terkait digital. Padahal, program-program literasi digital yang dimiliki Kemenkominfo, pada dasarnya sudah berkolaborasi dengan universitas kenamaan dunia.
“Ya ini program-program tadi, seperti digital talent scholarship dan digital leadership academy. Kita bekerja sama dengan sejumlah universitas top dunia, misalnya Oxford dari Inggris, kemudian universitas di Tiongkok, di Singapura,” kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong saat berbincang dengan Pro3 RRI.
Tidak hanya universitas top dunia, Usman mengungkapkan, Kemenkominfo juga mengganteng kampus kenamaan Indonesia. Semua itu, demi mensukses program gerakan nasional literasi digital.
“Kita bekerja sama dengan universitas di Indonesia ya misalnya UGM, ITB bahkan kita punya program S2. Bekerja sama dengan Unpad khusus di bidang cyber law, kita membutuhkan cyber law hukum siber,” ucapnya.****
