Fajarasia.id – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mengangkat isu konsensus lima poin dalam setiap pembahasan terkait Myanmar di forum ASEAN. Konsensus tersebut dinilai sebagai fondasi penting dalam upaya memulihkan stabilitas politik dan kemanusiaan di negara tersebut.
Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Sidharto R. Suryodipuro, menyampaikan bahwa konsensus lima poin bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah proses strategis yang harus dijalankan secara bertahap dan inklusif.
“Ini adalah isu yang sangat luas dan kompleks. Konsensus lima poin merupakan proses yang harus terus dikawal,” ujar Sidharto dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu, 22 Oktober 2025.
Ia menambahkan bahwa tidak ada rencana untuk mengubah isi konsensus tersebut. Namun, diskusi mengenai pelaksanaan pemilu di Myanmar akan tetap menjadi bagian penting dalam pertemuan ASEAN, di mana setiap negara anggota akan menyampaikan pandangannya.
Terkait pengiriman tim pengamat pemilu, Sidharto menyebut belum ada keputusan resmi, meskipun Myanmar telah mengundang sejumlah negara untuk turut serta dalam pemantauan proses pemilu yang dijadwalkan berlangsung mulai Desember 2025 hingga Januari 2026.
Sementara itu, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI, Abdul Kadir Jailani, menekankan bahwa hal paling krusial adalah pelaksanaan konsensus lima poin secara nyata dan efektif. Menurutnya, pemilu Myanmar harus dilihat sebagai bagian dari upaya menuju implementasi konsensus tersebut.
“Kami akan menilai pemilu Myanmar berdasarkan kontribusinya terhadap pelaksanaan konsensus lima poin,” kata Kadir.
Adapun lima poin dalam konsensus ASEAN untuk Myanmar meliputi penghentian kekerasan, pemberian bantuan kemanusiaan, penunjukan utusan khusus, kunjungan utusan khusus ke Myanmar, serta pelaksanaan dialog yang inklusif antara semua pihak terkait.
Indonesia berharap proses ini dapat menjadi jalan menuju perdamaian dan stabilitas yang berkelanjutan di Myanmar, serta memperkuat peran ASEAN sebagai fasilitator dalam penyelesaian krisis kawasan.****
