Fajarasia.id — Indonesia akan memimpin Sidang ke-61 Dewan HAM PBB pada 23 Februari–31 Maret 2026 di Jenewa, Swiss. Sebagai Presiden Dewan HAM, Indonesia akan membuka forum penting yang dihadiri lebih dari 100 pejabat dunia, termasuk sejumlah kepala negara dan pemerintahan.
Pertemuan Tingkat Tinggi (High-Level Segment) akan berlangsung 23–25 Februari, dibuka oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa sekaligus Presiden Dewan HAM, Duta Besar Sidharto R. Suryodipuro. Menteri Luar Negeri RI Sugiono dijadwalkan menyampaikan pernyataan nasional pada hari pertama, bersama Sekjen PBB, Presiden Majelis Umum PBB, dan Komisioner Tinggi HAM PBB.
Kehadiran tokoh dunia seperti Presiden Timor Leste Jose Ramos-Horta dan Presiden Kolombia Gustavo Petro menegaskan pentingnya forum ini. Sejumlah pemimpin lain, termasuk dari Marshall Islands, Nepal, dan Somalia, akan menyampaikan pernyataan melalui video.
Sidang kali ini bertepatan dengan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB, di tengah tantangan geopolitik dan tekanan finansial global. Indonesia mengusung tema “Presidency for All”, menekankan komitmen untuk menjaga ruang dialog inklusif, memperkuat kerja sama internasional, serta memastikan perlindungan HAM yang universal.
Sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto, Indonesia juga akan menekankan isu hak anak atas pangan bergizi sebagai bagian esensial dari perlindungan HAM dan pembangunan berkelanjutan.
Agenda sidang mencakup isu tematik seperti pencegahan sunat perempuan, hak penyandang disabilitas, promosi budaya perdamaian, hingga pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, Dewan HAM akan membahas situasi HAM di berbagai negara, termasuk Afghanistan, Sudan, Palestina, Myanmar, Ukraina, dan Iran.
Dengan kepemimpinan Indonesia, Sidang ke-61 Dewan HAM PBB diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat peran Indonesia dalam diplomasi global sekaligus menegaskan komitmen terhadap perlindungan HAM universal.
