Fajarasia.id – Indonesia untuk ke 32 kalinya menyelenggarakan lokakarya bertajuk Pengelolaan Potensi Konflik di Laut Cina Selatan (LCS). Lokakarya ini kerja sama Kementerian Luar Negeri RI, Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Center for South East Asian Studies.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kemenlu RI, Yayan Mulyana menyebut, Indonesia menilai diperlukan tiga langkah dalam penanganan berbagai tantangan di LCS. Yaitu, memperkuat kolaborasi dan kerja sama, utamanya dalam memaksimalkan penggunaan ilmu pengetahuan, teknologi data, dan inovasi.
“Pada pemaparan kemarin, kita mengetahui terumbu karang di LCS mengalami penurunan atau kehancuran. Antara lain penyebab yang disampaikan adalah penangkapan ikan, bencana alam, pemutihan karang, dan perubahan iklim,” kata Yayan, Jumat (25/8/2023).
“Kita perlu mengatasi tantangan-tantangan ini. Kita harus bekerja sama memaksimalkan penggunaan ilmu pengetahuan, teknologi data, dan inovasi,” ujarnya.
Negara-negara yang berada di kawasan LCS dinilai penting untuk memupuk kebiasaan berkomunikasi, berdialog serta berkolaborasi. Utamanya dalam membuka jalan bagi generasi masa depan serta dalam upaya menciptakan kawasan bebas konflik.
“Perubahan cepat dalam lanskap sosial dan politik, cara terbaik mencegah potensi konflik adalah dengan melakukan dialog dan komunikasi secara terus-menerus serta berkesinambungan. Sehingga, kita dapat menciptakan solusi bersama yang andal dan tahan lama,” kata Yayan.
Menurut Yayan, Indonesia menilai komunikasi dan konsultasi yang dilakukan antar negara di kawasan LCS melalui lokakarya, saat ini perlu diikuti dengan upaya kolektif. Dengan tujuan menjadikan pertemuan tersebut strategis dan lebih berdampak.
“Figur baru apa yang dapat kita berikan dengan tujuan menjadikan lokakarya kita strategis dan lebih berdampak. Sambil mempertahankan elemen program serta integritas dan relevansinya,” ujarnya.
“Saya yakin lokakarya ini berfungsi sebagai platform penting bagi kita menghasilkan ide-ide kolaboratif dan inisiatif terprogram. Kita membuka jalan ke depan bagi semua orang turut serta dan menjalin kemitraan yang langgeng di kawasan LCS,” katanya.
Pada kesempatan yang sama mewakili pemerintah provinsi Banten, Sekretaris Badan Kepegawaian provinsi, Nufus mengungkapkan, menyambut positif lokakarya mengenai LCS. Pihaknya menilai dialog konstruktif merupakan jalan mengubah potensi konflik menjadi lingkungan kolaborasi.
“Kerja sama teknis melalui dialog konstruktif menjadi jalan untuk mengubah potensi konflik di LCS menjadi lingkungan kolaborasi dan manfaat bersama. Serta, memenuhi janji lingkungan maritim yang damai,” kata Nufus.
Lokakarya Pengelolaan Potensi Konflik di Laut Cina Selatan ke-32 turut diikuti oleh 12 peserta dari 12 negara. Yaitu, Brunei Darussalam, Tiongkok, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Viet Nan dan Tionghoa Taipei. ****
