Fajarasia.id – Polemik anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam APBN 2025–2026 kembali memanas. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menilai kritik yang dilontarkan anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, seharusnya diarahkan kepada pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR, bukan kepada pihak eksekutif.
Menurut Habiburokhman, anggaran MBG telah dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah dan DPR dalam proses penyusunan Undang-Undang APBN. Persetujuan itu dilakukan secara kolektif oleh seluruh fraksi, termasuk F-PDIP. “Kalau mau memperdebatkan soal anggaran MBG, sebaiknya debat dengan Ketua Banggar atau bahkan dengan diri sendiri sebagai anggota DPR yang ikut menyetujui APBN,” ujarnya, Rabu (4/3/2026).
Ia menegaskan, masuknya MBG dalam anggaran pendidikan memiliki dasar kuat karena penerimanya adalah siswa. Program ini, kata dia, tidak mengorbankan prioritas lain, melainkan hasil efisiensi dari kegiatan yang dianggap tidak efektif dan rawan korupsi. “MBG adalah program yang sangat berguna untuk anak-anak,” tambahnya.
Habiburokhman menekankan bahwa perdebatan mengenai persetujuan anggaran seharusnya tidak lagi menjadi fokus, mengingat APBN telah disahkan. Tahap berikutnya adalah memastikan pengawasan pelaksanaan program berjalan optimal agar tidak terjadi penyimpangan. Ia menutup dengan pesan bahwa konsistensi sikap politik dan keberpihakan pada rakyat kecil menjadi tolok ukur utama integritas seorang legislator.****
