Fajarasia.id – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menegaskan bahwa reboisasi dan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) harus menjadi prioritas nasional dalam menghadapi ancaman banjir yang terus berulang di berbagai wilayah Indonesia. Ia menilai, bencana banjir bukan sekadar fenomena musiman, melainkan akibat dari lemahnya tata kelola lingkungan dan kebijakan pembangunan yang tidak berkelanjutan.
“Banjir tidak bisa lagi dianggap sebagai takdir alam. Ini persoalan kebijakan, penegakan aturan, dan kesadaran bersama. Jika semua pihak bergerak, risiko banjir bisa ditekan,” ujar Firman dalam rilis media Parlementaria, Senin (2/2/2026).
Politisi Fraksi Golkar itu menyoroti maraknya penebangan hutan dan pembangunan di kawasan resapan air yang memperparah limpasan air. Kondisi tersebut semakin buruk dengan minimnya infrastruktur pengendalian banjir yang memadai, sehingga wilayah rawan banjir terus meluas. Ia juga mengingatkan bahwa perubahan iklim global memperbesar intensitas hujan, dan bila bertemu dengan kerusakan lingkungan di dalam negeri, dampaknya akan semakin destruktif.
Firman menekankan bahwa reboisasi dan rehabilitasi DAS tidak boleh berhenti sebagai program seremonial. Pemerintah pusat dan daerah harus menata ulang kebijakan lingkungan, menghentikan pembangunan yang melanggar tata ruang, serta memperkuat penegakan hukum terhadap perusak lingkungan. Selain itu, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir seperti tanggul, drainase, dan normalisasi sungai harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan pengawasan ketat.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesadaran menjaga lingkungan, tidak melakukan aktivitas yang memperparah kerusakan alam, serta memanfaatkan sistem peringatan dini agar mitigasi dapat dilakukan sejak awal. “Kesadaran bersama adalah kunci. Dengan langkah nyata, kita bisa meminimalkan korban jiwa dan kerugian akibat banjir,” pungkasnya.
