Fajarasia.id – Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menyoroti adanya ketidaksinkronan antara besaran anggaran dengan capaian kinerja program pertanahan yang dipaparkan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam rapat bersama Komisi II DPR.
Azis menilai dominasi anggaran justru terserap untuk program dukungan manajemen, sementara program inti pelayanan pertanahan hanya mendapat porsi kecil dengan realisasi rendah. Dari total pagu Rp8,94 triliun, sekitar Rp6,9 triliun dialokasikan untuk dukungan manajemen, sedangkan pelayanan pertanahan hanya Rp1,8 triliun dengan realisasi baru 9,91 persen.
Ia menegaskan kondisi ini menunjukkan anggaran belum menyentuh langsung output utama seperti sertifikasi tanah, penyelesaian konflik, dan reforma agraria. “Overhead birokrasi tinggi, sementara fungsi inti justru underfunded,” ujarnya.
Selain itu, Azis menyoroti rendahnya serapan anggaran awal tahun yang baru 20,10 persen, termasuk capaian program strategis seperti PTSL yang baru 1,05 persen dan redistribusi tanah 0,5 persen. Ia juga menilai rendahnya PNBP, baru 17,28 persen dari target Rp3,5 triliun, sebagai indikator lemahnya pelayanan.
Azis menekankan perlunya pengawasan internal yang lebih ketat agar ketimpangan anggaran dan lemahnya implementasi program strategis dapat segera diperbaiki.****
