Fajarasia.id — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi memulai Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 melalui Rapat Paripurna ke-7 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025). Sidang ini menjadi titik awal bagi DPR dalam menjalankan tiga fungsi utamanya: legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan bahwa seluruh komponen dewan akan bekerja secara optimal demi memastikan kebijakan pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Ia menekankan pentingnya sinergi antara DPR dan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan publik.
“DPR akan menjalankan fungsi pengawasan secara menyeluruh agar setiap program pemerintah berjalan dengan efektif dan bertanggung jawab,” ujar Puan. Ia juga menegaskan bahwa hasil kerja parlemen harus memberikan dampak nyata bagi rakyat.
🔍 Agenda Prioritas yang Dibahas DPR RI
Dalam masa sidang ini, DPR RI bersama alat kelengkapan dewan dan mitra pemerintah akan membahas sejumlah isu strategis yang menyangkut kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa topik utama yang akan menjadi fokus pembahasan antara lain:
- Penanggulangan bencana hidrometeorologi di berbagai daerah.
- Investigasi pencemaran radioaktif Cesium-137 di kawasan industri Cikande.
- Penyelesaian status kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran.
- Standarisasi bangunan pendidikan agama demi keselamatan peserta didik.
- Perluasan akses internet ke wilayah terpencil untuk mendukung digitalisasi.
- Penguatan ketahanan pangan dan energi nasional.
- Pengawasan distribusi BBM dan pendirian SPBU swasta.
- Regulasi konten digital agar selaras dengan nilai-nilai kebangsaan.
- Penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu.
- Evaluasi program makan bergizi gratis di sekolah.
- Implementasi program magang nasional untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja muda.
- Peninjauan pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
- Rencana pengiriman pasukan TNI dalam misi perdamaian di Gaza.
- Evaluasi penempatan dana negara di bank milik pemerintah (Himbara).
- Pengawasan dana daerah yang belum terserap dan masih tersimpan di perbankan.
- Penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Indonesia–Cina (KCIC).
- Dukungan terhadap gencatan senjata di Gaza dan diplomasi parlemen Indonesia.
- Penerimaan delegasi parlemen dari Tiongkok, Kroasia, dan Bosnia-Herzegovina.
DPR RI menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh kebijakan dan program pemerintah dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.****
