Fajarasia.id – Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, meminta pemerintah melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang diterapkan setiap Jumat. Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan kebijakan benar-benar mencapai target penurunan konsumsi BBM sekaligus menjaga produktivitas ASN dalam pelayanan publik.
“Kami meminta penerapan WFH agar dievaluasi secara konsisten oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Pastikan kebijakan ini tidak sekadar formalitas, tapi benar-benar efektif,” ujar Khozin.
Ia menilai penerapan WFH di hari Jumat berpotensi menimbulkan long weekend sehingga perlu pengawasan ketat. Selain itu, Khozin mendorong pemerintah memanfaatkan momentum ini untuk memperbaiki transportasi umum dan mengendalikan polusi udara.
Pemerintah resmi menerapkan kebijakan WFH ASN mulai 1 April 2026, dengan pengecualian bagi sektor layanan publik dan sektor strategis. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan ini akan dievaluasi setelah dua bulan pelaksanaan.****
