Fajarasia.id – Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menegaskan bahwa DPR tidak hanya berhenti pada rapat koordinasi, tetapi akan turun langsung mengawal proses pemulihan pascabencana di Aceh.
“DPR akan mengawal betul-betul proses pemulihan dengan berkantor bergantian di lokasi bencana,” tegas Kawendra dalam keterangan tertulis, Rabu (31/12/2025).
Pernyataan Kawendra disampaikan seusai Rakor Satgas Pemulihan Pascabencana yang melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, TNI-Polri, dan relawan, Selasa (30/12). Ia menekankan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah agar program pemulihan benar-benar tepat sasaran.
“Setelah rakor ini semua pihak harus bersama memastikan program pemulihan pascabencana berjalan terkoordinasi dan tepat sasaran. Jangan sampai ada program yang tumpang tindih atau tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan,” ujarnya.
Kawendra menambahkan, DPR RI akan memastikan setiap kebijakan pemulihan berjalan cepat, akuntabel, dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto agar pemulihan benar-benar mengembalikan kehidupan masyarakat.
“Yang paling utama adalah memastikan pemulihan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat terdampak, agar semua sesuai dengan harapan Presiden Prabowo, masyarakat bisa kembali pulih dan sejahtera,” kata Kawendra.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa pimpinan DPR akan bergantian berkantor di Aceh sebagai bentuk komitmen. Kehadiran langsung di lokasi dinilai penting untuk mempercepat pengambilan keputusan dan memperlancar komunikasi dengan pemerintah daerah.
“Pimpinan DPR akan bergantian berkantor di Aceh untuk melakukan koordinasi secara intensif. Secara bersama-sama kita akan meminta kementerian dan lembaga menempatkan PIC sementara di sini, agar koordinasi dengan pemerintah daerah lebih mudah,” terang Dasco.
Dasco juga mengungkapkan hasil rakor telah disampaikan kepada Presiden Prabowo yang dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Aceh pada Rabu (31/12).
Langkah DPR ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam pelaksanaan pemulihan pascabencana, termasuk dalam perencanaan anggaran tahun 2026. Dengan kehadiran langsung di lapangan, DPR menegaskan komitmennya untuk memastikan masyarakat Aceh benar-benar merasakan manfaat dari setiap program pemulihan.
