Fajarasia.id – Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sebagai fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan nasional. Menurutnya, koordinasi lintas sektor yang solid menjadi kebutuhan struktural dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Dalam pernyataan resminya, Jumat (17/10/2025), Azis menyampaikan bahwa meskipun alokasi belanja negara ke daerah meningkat secara keseluruhan, pos Transfer Keuangan Daerah (TKD) justru mengalami penurunan. Hal ini, menurutnya, menimbulkan tantangan tersendiri dalam pengelolaan fiskal di tingkat daerah.
Paradoks Fiskal dan Arah Kebijakan Baru Azis menjelaskan bahwa penurunan TKD bukan berarti melemahnya komitmen pusat terhadap daerah, melainkan adanya pergeseran pendekatan. Banyak program kementerian dan lembaga kini langsung menyasar daerah melalui mekanisme sektoral, sehingga efektivitas pembangunan lebih bergantung pada sinergi program pusat dengan kebutuhan lokal.
“Pembangunan daerah tidak lagi semata bergantung pada besaran transfer fiskal, tetapi pada keselarasan antara kebijakan nasional dan realitas di lapangan,” ujarnya.
Peran Strategis Kemendagri Azis mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk mengambil peran sentral sebagai penghubung antara kementerian teknis dan pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya penyelarasan prioritas pembangunan agar setiap program nasional benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di daerah.
Transformasi sistem keuangan daerah melalui pengurangan TKD, menurutnya, merupakan upaya efisiensi anggaran. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan ini tidak mengganggu kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi dasar pemerintahan, seperti pembayaran gaji ASN, tunjangan P3K, serta layanan pendidikan dan kesehatan.
Desain Pembangunan yang Terintegrasi Azis menekankan perlunya perencanaan program kementerian yang melibatkan daerah sejak tahap awal. Ia juga mengusulkan mekanisme evaluasi bersama yang transparan untuk mencegah tumpang tindih kebijakan.
“Belanja kementerian dan lembaga yang diarahkan ke daerah harus memberikan efek berganda, tidak hanya menyelesaikan proyek, tetapi juga memperkuat kapasitas ekonomi lokal,” katanya.
Keadilan Fiskal sebagai Landasan Menurut Azis, APBN dan APBD harus dipandang sebagai satu kesatuan sistem pembangunan. Ia menegaskan bahwa pengurangan TKD harus diimbangi dengan penguatan belanja sektoral yang menyentuh langsung ke daerah.
“Sinergi yang kuat adalah jaminan bahwa pembangunan tidak hanya berhenti di kota besar, tetapi benar-benar dirasakan hingga pelosok desa,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat, Azis menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan fiskal agar berpihak kepada masyarakat. Ia berharap APBN 2026 menjadi titik awal bagi tata kelola fiskal yang lebih responsif, kolaboratif, dan berkeadilan.***
