Fajarasia.id – Komisi II DPR RI meminta badan usaha milik daerah (BUMD) di berbagai wilayah untuk memperkuat inovasi usaha dan strategi bisnis agar mampu meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) secara optimal dan berkelanjutan.
“BUMD harus mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah melalui pengelolaan yang profesional, efisien, dan adaptif terhadap dinamika usaha,” ujar Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, dalam kunjungan kerja reses di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (20/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, DPR menyoroti kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Bank Kalsel) yang dinilai sehat dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dan aset yang menunjukkan tren positif. Meski demikian, DPR meminta fungsi intermediasi perbankan dioptimalkan agar dana masyarakat lebih produktif disalurkan ke sektor riil, khususnya UMKM.
Deddy menekankan pentingnya menjaga indikator keuangan seperti Return on Equity (ROE), rasio BOPO, serta Loan to Deposit Ratio (LDR) agar tetap efisien dan kompetitif. Selain itu, DPR mendorong penguatan transformasi digital untuk memperluas jangkauan layanan sekaligus meningkatkan pendapatan berbasis komisi (fee based income).
Komisi II juga membuka peluang sinergi antarbank pembangunan daerah melalui kerja sama strategis maupun Kelompok Usaha Bersama (KUB) guna memperkuat permodalan, manajemen risiko, dan ekspansi pembiayaan regional.
Dengan penguatan inovasi dan tata kelola, DPR RI berharap BUMD semakin profesional, akuntabel, dan mampu mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.*****





