Fajarasia.id – Komisi II DPR RI mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempercepat Program Strategis Nasional (PSN) di sektor ketahanan energi. Dorongan ini disampaikan anggota Komisi II dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, yang menekankan pentingnya penyediaan lahan dan percepatan perizinan tata ruang untuk mendukung pembangunan infrastruktur energi, termasuk energi terbarukan dan ekosistem kendaraan listrik.
“Ketahanan energi tidak hanya berbicara soal produksi dan teknologi, tetapi juga kesiapan lahan dan kepastian tata ruang. Di sinilah peran ATR/BPN menjadi sangat strategis,” ujar Aher, Jumat (10/4/2026).
Ia mengapresiasi langkah ATR/BPN yang telah mengidentifikasi potensi lahan seluas 849.000 hektare secara nasional, termasuk 60.000 hektare di Pulau Jawa, dari HGU dan HGB yang tidak diperpanjang. Menurutnya, percepatan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) akan menjadi kunci dalam memangkas birokrasi dan memberikan kepastian hukum bagi investasi energi.
Aher juga menekankan perlunya koordinasi ATR/BPN dengan Kementerian ESDM agar kebijakan penyediaan lahan dan tata ruang berjalan terintegrasi. Ia berharap langkah ini dapat menjadi katalisator percepatan pembangunan infrastruktur energi nasional sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di sektor energi global.
“Optimalisasi aset negara dan integrasi kebijakan tata ruang harus dilakukan secara konsisten agar Indonesia mampu mewujudkan kemandirian energi yang berkelanjutan,” tambahnya.***
