Fajarasia.id – Pemerintah Gaza menyampaikan kekhawatiran atas lambatnya distribusi bantuan kemanusiaan ke wilayahnya, meskipun gencatan senjata telah diberlakukan sejak 10 Oktober 2025. Hingga 20 Oktober malam, tercatat hanya 986 truk bantuan yang berhasil masuk ke Jalur Gaza, jauh di bawah target yang telah disepakati.
Dalam perjanjian gencatan senjata, disepakati bahwa sebanyak 6.600 truk bantuan seharusnya telah tiba, dengan alokasi harian mencapai 600 truk. Namun, kenyataannya, rata-rata truk yang masuk per hari hanya sekitar 89 unit. Pemerintah Gaza menilai hal ini sebagai indikasi adanya hambatan serius dalam pelaksanaan kesepakatan.
Mereka juga menuding Israel masih menerapkan kebijakan blokade yang menghambat arus bantuan, serta menggunakan distribusi bantuan sebagai alat tekanan terhadap warga Gaza. Kondisi ini memperburuk situasi kemanusiaan yang telah menimpa lebih dari 2,4 juta penduduk di wilayah tersebut.
Dari total bantuan yang berhasil masuk, hanya sebagian kecil yang dianggap krusial. Sebanyak 14 truk membawa gas untuk keperluan memasak, sementara 28 truk lainnya mengangkut bahan bakar solar yang digunakan untuk operasional fasilitas vital seperti rumah sakit, toko roti, dan generator.
Pemerintah Gaza menegaskan bahwa jumlah tersebut belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Mereka menyatakan bahwa wilayah Gaza membutuhkan setidaknya 600 truk bantuan setiap hari secara konsisten, yang mencakup pasokan makanan, obat-obatan, bahan bakar, dan gas memasak.
Keterlambatan dan pembatasan distribusi bantuan dinilai berpotensi memperburuk krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung. Dalam pernyataannya, pemerintah Gaza mendesak agar komitmen dalam perjanjian gencatan senjata dijalankan secara penuh dan tanpa hambatan.
Gencatan senjata ini merupakan bagian dari rencana bertahap yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tahap awal mencakup pertukaran sandera antara Israel dan Palestina, sementara tahap berikutnya mencakup rekonstruksi Gaza dan pembentukan pemerintahan baru yang tidak melibatkan Hamas.
Namun, pelaksanaan kesepakatan tersebut dinilai berjalan lambat dan tidak konsisten. Pemerintah Gaza menyebut bahwa Israel belum sepenuhnya menjalankan komitmennya, dan blokade yang masih berlangsung menjadi penghalang utama dalam upaya pemulihan kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut.****
