Fajarasia.id – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, program bansos digital akan memastikan penerima bansos tepat sasaran. Menurutnya, bansos digital merupakan langkah awal implementasi Perpres No. 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.
“Digitalisasi bansos ini adalah kemajuan besar, nanti yang mendaftar diterima atau ditolak oleh sistem, bukan oleh petugas. Ini bentuk transparansi sekaligus efisiensi,” kata Gus Ipul – sapaan akrabnya, di Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Ia menyebut, bansos digital akan mulai diuji di Banyuwangi, Jawa Timur, pada September bulan depan. Menurutnya, jika bansos digital berjalan, akan terbuka potensi penghematan anggaran negara hingga Rp14 triliun per tahun.
Angka ini, lanjut Gus Ipul, hanya untuk bansos yang dikelola Kemensos, dengan asumsi masih adanya penerima bansos yang belum tepat sasaran. Uji coba di Banyuwangi ini merupakan proyek percontohan nasional untuk transparansi dan efisiensi bansos.
“Dengan sistem digital, penyaluran bansos akan lebih akurat, transparan dan akuntabel. Uang negara bisa diselamatkan dan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” ujarnya.
Sebagai informasi, penyaluran bansos selama ini tidak hanya dikelola Kemensos. Tetapi juga banyak kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah.
Melalui kebijakan baru ini, proses penyaluran bansos nanti diintegrasikan melalui Portal Perlindungan Sosial Nasional. Portal ini akan menjadi pusat pendaftaran dan verifikasi penerima bansos.
Dalam skema bansos digital tereebut, masyarakat akan memiliki akses penuh untuk mendaftarkan dirinya sendiri atau orang lain sebagai calon penerima bansos. Masyarakat bisa mendaftarkan diri secara langsung melalui portal bansos digital dengan memanfaatkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Pendaftaran juga bisa melalui Pendamping PKH. Bagi masyarakat yang tidak memiliki ponsel, proses pendaftaran dapat dilakukan melalui pendamping PKH yang akan membantu perekaman biometrik.
Saat pendaftaran, lanjutnya, sistem akan melakukan verifikasi secara otomatis dan menentukan status layak atau tidak layak penerima bansos. Dalam kesempatan itu, Mensos juga menyoroti perubahan positif di tengah masyarakat.
Saat ini, semakin banyak warga yang secara sukarela mengundurkan diri atau menolak menjadi penerima bansos. Karena merasa sudah tidak berhak.
“Kesadaran masyarakat kita makin tinggi, semakin banyak yang secara sukarela mengundurkan diri sebagai penerima bansos. Karena merasa ekonominya sudah lebih baik, inilah semangat bansos digital: tepat sasaran, transparan, dan partisipatif,” kata Gus Ipul.
Nantinya, uji coba di Banyuwangi akan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan bansos digital sebelum diperluas secara nasional. Pemerintah berharap dengan adanya integrasi data dan proses otomatisasi, bansos dapat disalurkan dengan lebih tepat dan efisien.****
