Fajarasia.co – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (DPRD Paluta) Jonner Partaonan Harahap dari Fraksi PDI Perjuangan menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, hal ini disampaikan di Gunung tua, Senin 29 Agustus 2022.
Seperti diketahui, pemerintah disebutkan oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu lalu akan menaikkan harga BBM subsidi, terutama jenis Pertalite dalam waktu dekat.
Terkait itu, jika harga BBM naik khususnya BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar, akan memperburuk kondisi perekonomian rakyat, utamanya ekonomi menengah kebawah.
“Karena dengan naiknya harga BBM bersubsidi akan menghasilkan kesengsaraan pada masyarakat khususnya, masyarakat ekonomi menengah ke bawah”, ujarnya.
Terlebih kata Jonner, saat ini rakyat sedang susah dan katanya juga, jika menaikkan harga BBM dengan kondisi saat ini menurutnya justru akan memperburuk perekonomian rakyat.
“Harapan saya, agar pemerintah mengurungkan rencana untuk menaikkan harga BBM dan mencari solusi lain agar harga BBM khususnya subsidi jenis Pertalite dan Solar tidak naik,” imbuhnya.
Atas nama Anggota DPRD Paluta, Jonner meminta agar pemerintah melakukan pengkajian mendalam sebelum memutuskan untuk menaikkan harga BBM.
Kebijakan ini tentunya akan memiliki dampak yang signifikan bagi kehidupan masyarakat banyak.
“Kenaikan harga BBM bersubsidi, dikhawatirkan akan memukul kembali daya beli dan konsumsi masyarakat, sehingga berdampak terhadap pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung, bahkan pertumbuhan ekonomi dikhawatirkan akan kembali melambat”, jelas Jonner.
Menurut Jonner rencana kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut akan memberikan pengaruh yang besar bagi kalangan dunia usaha, terutama sektor UMKM dan usaha kecil informal lainnya yang seringkali tidak tersentuh oleh program bantuan sosial Pemerintah.
Selama ini, sebagian besar sektor UMKM dan informal tersebut memanfaatkan BBM bersubsidi dalam menjalankan usahannya.
“Apalagi sebelumnya mereka juga sudah terkena dampak dari kenaikan harga Minyak Goreng. Kenaikan BBM bersubsidi dikhawatirkan akan semakin membuat pengusaha UMKM dan informal lainnya semakin terpuruk, dikhawatirkan angka kemiskinan dan pengangguran akan semakin meningkat,” ungkap Jonner.
Oleh karenanya Jonner meminta pemerintah agar mempertimbangkan proses pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung.
Pemerintah, sebaiknya membuat kebijakan pengendalian BBM bersubsidi, dengan membatasi penggunaan BBM bersubsidi untuk kalangan tertentu saja, angkutan umum, sepeda motor dengan cc kecil.
“Untuk diketahui, subsidi adalah salah satu bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat banyak”, tutup Jonner”, (Haryan)
