Fajarasia.id – Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani meminta penggunaan anggaran pendidikan agar difokuskan untuk wilayah 3T. Menurutnya, harus ada evaluasi anggaran pendidikan 20 persen dari APBN, agar tidak terjebak pada belanja birokratis.
“Tantangan terbesar saat ini bukan sekadar pada jumlah, tetapi pada efektivitas dan kualitas pemanfaatannya. Diarahkan memperkuat pelayanan pendidikan di daerah, meningkatkan kesejahteraan guru, tenaga kependidikan, memperluas akses wilayah 3T, Terdepan, Terluar, Tertinggal,” kata legislator dari fraksi PKB tersebut kepada wartawan, pada Kamis (7/8/2025).
Hadrian menyatakan, komitmen yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani sejalan dengan semangat konstitusi. Menurutnya, anggaran pendidikan harus dihitung dari belanja negara bukan pendapatan negara.
“Karena pergeseran patokan ke pendapatan. Berpotensi mengurangi nominal alokasi anggaran pendidikan dalam APBN maupun APBD,” ucapnya.
Hardian menyoroti, masalah penyerapan anggaran yang tidak optimal di tingkat sekolah dan daerah. Menurutnya, mesti ada pendistribusian dan efesiensi belanja pendidikan ke pelosok negeri.
“Komisi X DPR justru perlu mendesak kementerian atau lembaga pengguna anggaran pendidikan untuk memperjelas laporan realisasi anggaran. Dan mengatasi penyebab rendahnya penyerapan, seperti pemborosan dana, misal penggantian fasilitas sekolah yang masih layak,” ujarnya.
Ia menambahkan, anggaran 20 persen bukan hanya sekadar angka, melainkan komitmen negara dalam membangun kualitas SDM yang unggul. Menurutnya, perlu ada reformasi menyeluruh terhadap anggaran pendidikan.
“Kami Komisi X DPR juga mendorong pemerintah, khususnya Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, Kementerian Agama. Serta lembaga-lembaga lain yang mengemban 20 persen anggaran pendidikan, untuk melakukan penajaman skala prioritas,” ujarnya.****
