Fajarasia.id — Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menangani longsor di kawasan Batu Tulis, Kota Bogor. Ia menegaskan, penanganan bencana infrastruktur tidak boleh terhambat persoalan teknis maupun koordinasi antar lembaga.
“Sekembalinya Komisi V dari sini, saya berharap ini dikoordinasikan. Jangan hal-hal non-teknis menghambat penyelesaian persoalan. Ini harus cepat dicarikan titik temunya,” kata Lasarus saat Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Stasiun Batu Tulis, Rabu (17/9/2025).
Longsor di Batu Tulis berdampak langsung pada mobilitas masyarakat. Jalan yang sebelumnya bisa dilalui kendaraan roda empat kini hanya dapat dilewati sepeda motor. Kondisi ini menuntut solusi permanen agar akses warga tidak terus terganggu, apalagi Kota Bogor merupakan salah satu wilayah terpadat di Indonesia sekaligus penyangga Jakarta.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan anggaran, sementara Pemerintah Kota Bogor menyiapkan lahan sekitar 2–4 hektar untuk pembangunan jalan baru. Lasarus menegaskan, proyek ini harus dikawal bersama Ditjen Bina Marga Kementerian PU, PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan aparat terkait agar bisa berjalan cepat.
Selain akses jalan, ia juga menyoroti ancaman pergerakan tanah dan jalur air di sekitar lokasi yang berpotensi merusak infrastruktur vital, termasuk jalur rel kereta api Bogor–Sukabumi. Jalur tersebut sangat penting bagi transportasi publik dan distribusi logistik, dengan jumlah penumpang KA Pangrango yang terus meningkat setiap tahun.
“Penanganan teknis nanti dibantu Bina Marga, tapi pembiayaannya tentu dari PT Kereta Api. Fasilitas ini harus berfungsi optimal karena menyangkut kepentingan publik yang luas,” pungkas politisi PDI-Perjuangan itu.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, sepanjang Januari–Juli 2025 terjadi lebih dari 50 kejadian tanah longsor di Jawa Barat, dengan Kota Bogor dan Sukabumi sebagai daerah yang paling sering terdampak. Kompleksitas topografi berbukit dan kepadatan penduduk menambah urgensi percepatan penanganan di kawasan ini.****
