Fajarasia.id – Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, menyatakan komitmennya untuk mengawal aspirasi masyarakat yang terdampak penutupan sementara aktivitas tambang di wilayah Kecamatan Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang, Kabupaten Bogor. Ia menegaskan bahwa keluhan warga akan ditindaklanjuti melalui mekanisme resmi di parlemen.
Dalam pernyataannya, Kamis (23/10/2025), Adian menyebut pentingnya langkah administratif agar persoalan tambang dapat dibahas secara formal di DPR RI. Ia mendorong masyarakat untuk menyampaikan surat resmi ke Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) sebagai dasar pengajuan ke Komisi VII yang membidangi sektor pertambangan.
“Kalau surat sudah masuk ke BAM, kita bisa teruskan ke komisi terkait. Ini akan menjadi landasan untuk membawa isu ini ke tingkat pembahasan nasional,” ujar Adian.
Ia juga menunggu surat dari Aliansi Pemuda Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang, lengkap dengan dukungan masyarakat terdampak, sebagai bentuk legitimasi aspirasi yang akan diperjuangkan di Senayan.
Dalam kunjungannya ke Bogor, Adian didampingi oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Doni Maradona Hutabarat. Keduanya menggelar dialog terbuka dengan ratusan warga dari berbagai latar belakang, termasuk pelaku UMKM, sopir truk, dan buruh tambang yang terdampak langsung oleh kebijakan penutupan tambang.
Warga menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Penutupan tambang dinilai telah menghambat aktivitas ekonomi lokal dan mengancam mata pencaharian ribuan keluarga yang bergantung pada sektor tersebut.
Salah satu warga, Aa Permana dari Desa Rengasjajar, menyebut forum dialog ini sebagai momentum penting bagi masyarakat untuk menyuarakan keresahan mereka. Ia berharap aspirasi warga benar-benar diperjuangkan di tingkat pusat agar ada kepastian dan solusi atas kondisi yang mereka hadapi.
Kehadiran Adian dan Doni Maradona menjadi simbol keterlibatan wakil rakyat dalam merespons langsung persoalan masyarakat. Mereka tidak hanya mendengar keluhan, tetapi juga membuka jalur agar aspirasi warga dapat masuk dalam proses pengambilan kebijakan nasional, dengan harapan kebijakan pertambangan ke depan lebih adil dan berpihak pada masyarakat kecil.****
