Fajarasia.id — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa opsi hukum terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara teknis telah tertutup. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) dinilai sudah berada di tingkat paling akhir dan mengikat secara hukum.
Yusril menyampaikan bahwa dua badan peradilan tertinggi negara telah menerbitkan putusan yang bersifat final and binding. Karena Gibran tidak berstatus sebagai tergugat intervensi dalam perkara di tingkat Mahkamah Agung yang melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), ia tidak memiliki legal standing atau hak untuk mengajukan upaya hukum banding maupun Peninjauan Kembali (PK).
“Putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final,” ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Ia juga menambahkan bahwa pihak Kemendikdasmen tidak berencana mengajukan PK dan bersiap mengeksekusi amar putusan MA setelah menerima salinan resminya.
Kendati demikian, Wapres Gibran Rakabuming Raka menyatakan niatnya untuk tetap memproses persoalan ini secara terbuka melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Usai berkonsultasi dengan Presiden Prabowo Subianto, Gibran menegaskan akan menghadirkan seluruh rekam jejak dan dokumen pendidikannya dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi demi membuktikan keabsahan status pendidikannya serta menyudahi polemik di tengah masyarakat.****
