Fajarasia.id – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meyakini Presiden Prabowo Subianto memiliki pertimbangan matang dalam menyaring dua nama kandidat Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Meski proses seleksi dinilai tidak mudah, Prabowo diyakini mampu memilih figur yang paling tepat untuk diusulkan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Keyakinan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid saat menanggapi rencana Prabowo menjalin komunikasi dengan jajaran partai politik (parpol) koalisi sebelum mengerucutkan nama kandidat.
“Meskipun tidak mudah, saya yakin Pak Prabowo punya cara sendiri untuk menimbang dan menentukan dua nama yang paling tepat dan pantas untuk diusulkan kepada MPR RI untuk mengisi jabatan Wapres,” ujar Jazilul kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).
Jazilul menyambut positif rencana pertemuan antara kepala negara dan para ketua umum parpol koalisi. Forum tersebut dinilai menjadi ruang strategis bagi Presiden untuk menyerap aspirasi dan berbagai sudut pandang sebelum mengambil keputusan final.
Lebih lanjut, PKB menaruh harapan besar agar kandidat yang terpilih nantinya merupakan sosok yang mampu menjawab ekspektasi rakyat sekaligus mendongkrak kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
“Kami berharap nanti pilihannya adalah sosok yang dapat memenuhi harapan dan menaikkan kepercayaan publik. Kami hanya bisa berdoa semoga tidak salah pilih,” tutur Jazilul.
Sebelumnya, sinyal bahwa Presiden akan berembuk dengan parpol pendukung disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra usai mendampingi Prabowo bertemu pimpinan MPR di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Yusril, penentuan dua nama calon Wapres sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Namun, merujuk pada Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), kepala negara memang memiliki ruang untuk berkonsultasi maupun berunding dengan partai koalisi.
“Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa. Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi, itu karena juga memang disebutkan di dalam Undang-Undang MD3 bahwa ini juga harus diutarakan dengan partai koalisi,” jelas Yusril.
Kendati demikian, Yusril belum dapat memastikan jadwal pasti pertemuan tersebut karena sepenuhnya bergantung pada agenda Presiden. Ia hanya mengonfirmasi bahwa Prabowo telah melontarkan isyarat untuk berdiskusi dengan para pimpinan partai koalisi.
Langkah penjaringan kandidat ini dilakukan menyusul pengunduran diri resmi Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden. Sesuai amanat konstitusi dalam UUD 1945, MPR memiliki tenggat waktu maksimal 60 hari untuk menggelar sidang pemilihan Wapres baru berdasarkan dua nama yang diusulkan Presiden.****
