Fajarasia.id – Pemerintah menyiapkan insentif atau fasilitas keringanan pajak senilai Rp 632 triliun pada 2027. Anggaran tersebut diperkirakan setara dengan 2,26 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bentuk relaksasi perpajakan untuk memberikan ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonomi.
Insentif diberikan melalui sejumlah fasilitas, termasuk pembebasan pajak dan pengurangan kewajiban perpajakan bagi sektor-sektor tertentu.
“(Insentif pajak) untuk mendukung rumah tangga, UMKM, sektor usaha, dan investasi untuk menjaga daya beli serta memastikan keberlanjutan pertumbuhan dan daya saing,” ujar Suahasil dalam Rapimnas KADIN di Hotel Borobudur, Jakarta.
Menurut Suahasil, sektor manufaktur, pertanian, dan perdagangan diperkirakan menjadi penerima manfaat utama insentif pajak pada 2027. Ketiga sektor tersebut juga tercatat sebagai pengguna fasilitas perpajakan terbesar dalam estimasi penyaluran tahun ini.
Pada 2026, pemerintah memperkirakan belanja insentif pajak mencapai Rp 576,4 triliun atau sekitar 2,24 persen dari PDB.
Dari jumlah tersebut, sektor manufaktur menjadi penerima insentif terbesar dengan nilai Rp 137,2 triliun. Berikutnya sektor pertanian sebesar Rp 60,5 triliun dan perdagangan mencapai Rp 55,3 triliun.
Daftar Insentif Pajak yang Diberikan Pemerintah
Sepanjang 2026, pemerintah telah memberikan berbagai fasilitas keringanan pajak untuk mendorong investasi, aktivitas usaha, dan daya beli masyarakat.
Beberapa fasilitas tersebut meliputi:
- Tax holiday, berupa pembebasan atau pengurangan pajak bagi industri pionir di sektor pengolahan.
- Fasilitas tarif efektif PPN 11/12, untuk memberikan keringanan beban pajak pada transaksi tertentu.
- Pembebasan PPh atas dividen, sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
- PPN tidak dikenakan atas jasa angkutan umum, sebagai bentuk dukungan terhadap layanan transportasi masyarakat.
- PPh final pengalihan tanah dan bangunan, melalui fasilitas perpajakan yang ditetapkan pemerintah.
- PPh final jasa konstruksi, untuk mendukung aktivitas sektor pembangunan dan infrastruktur.
Suahasil menegaskan, pemberian insentif pajak disesuaikan dengan karakteristik masing-masing sektor ekonomi. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat daya saing dunia usaha nasional.
Besarnya insentif yang disiapkan pada 2027 menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan masih menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, memperkuat investasi, serta mempertahankan daya beli masyarakat.***
